DPR Minta Erick Thohir Cermati Plus Minus dari Merger Pelindo

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mencatat, rencana Kementerian BUMN untuk menggabungkan (merger) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo I-IV patut dicermati dengan baik.

Sebagai operator utama sejumlah pelabuhan di Indonesia, keberadaan empat perseroan dalam satu perusahaan baru, dinilai mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandarisasi. Di mana, layanan di satu pelabuhan akan sama dengan pelabuhan lainnya.

Bahkan, merger Pelindo Group diyakini bisa membuat kualitas layanan logistik di Tanah Air semakin meningkat. "Hal ini penting mengingat selama ini Indonesia tertinggal dalam layanan logistik dibanding negara-negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia," ujar Awiek sapaan akrab Achmad Baidowi, Selasa (2/3/2021).



Dalam catatannya, biaya logistik Indonesia cukup besar. Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), berbeda dengan Malaysia yang hanya 13% dari PDB.

Besarnya biaya logistik ini sangat berpengaruh pada indeks kemudahan berusaha yang selama ini menjadi perhatian calon investor untuk berinvestasi di sebuah negara.

Meski demikian, sisi negatifnya juga harus diperhatikan, khususnya terkait keberlangsungan usaha anak dan cucu perseroan. Ihwal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun menjadi pertimbanganlain salam proses merger.



Senada, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mencatat, langkah transformasi perseroan pelat merah itu untuk meningkatkan value creation Pelindo group. Sumber penciptaan nilai bisa di dihasilkan dari efisiensi biaya dari masing-masing perseroan.

Hal ini diharapkan bisa mengurangi biaya logistik secara nasional. Bahkan dengan merger, memungkinkan adanya potensi produktivitas layanan yang dapat ditingkatkan manajemen.