Dugaan Korupsi Damkar Depok, DPRD Minta Selesaikan Lewat Jalur Hukum

DEPOK - Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Depok , Ikravany Hilman, menyebut kasus dugaan korupsi sebaiknya diselesaikan menggunakan jalur hukum. Jika jalur hukum telah terang baru menggunakan jalur politik.

"Sebaiknya diurus secara hukum, baru politiknya," kata Ikravany kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (14/4/2021). (Baca juga; Petugas Damkar Depok Bongkar Dugaan Korupsi di Tempatnya Bekerja, Imam: Maksudnya Apa? )

Lebih lanjut Ikravany menjelaskan jika jalur hukum telah selesai, pihaknya baru akan melakukan pemanggilan untuk menyelesiakan dari jalur politik. "Mungkin setelah proses hukum selesai (dipanggil)," jelas Ikravany.

Diketahui sebelumnya, Sandi yang merupakan pekerja di Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok berusaha membongkar dugaan korupsi di tempatnya bekerja.

Bahkan, dia berpose membawa poster bertuliskan “Pak Presiden Jokowi Tolong Usut Tindak Pidana Korupsi Dinas Pemadam Kebakaran Depok #StopKorupsiDamkar.” Aksinya itu viral di media sosial.

Sandi mengungkapkan sarana dan prasarana yang diterima petugas Damkar tidak sesuai spesifikasi. Padahal, dalam melaksanakan tugas dirinya berhadapan dengan bencana. (Baca juga; Postingan Sandi Direspons Kejari, Dugaan Korupsi Dinas Damkar Depok Diusut )

“Kalau untuk motif saya hanya memperjuangkan hak dan memang apa adanya kenyataan fakta di lapangan,” ujarnya, Jumat (9/4/2021).