Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Wow! Utang Luar Negeri Tembus Rp6.000 Triliun, Ini Rinciannya
loading...
Utang luar negeri hingga akhir Februari 2021 telah mencapai USD422,6 miliar atau sekitar Rp6.127,7 triliun. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2021 sebesar USD422,6 miliar atau sekitar Rp6.127,7 triliun (kurs Rp14.500 per USD). Posisi ULN tersebut tumbuh 4,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,7% (yoy), didorong oleh ULN pemerintah dan swasta.
Direktur Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan berhati-hati. Secara tahunan, kata dia, ULN Pemerintah tumbuh 4,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2021 yang sebesar 2,8% (yoy). Pertumbuhan utang itu terjadi seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada triwulan I/2021.
"Dalam memenuhi target pembiayaan APBN tahun 2021, pemerintah memiliki strategi salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap," kata Erwin di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Di samping itu, pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang. Pemerintah tetap mengelola ULN secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7%).
Posisi ULN pemerintah pada Februari 2021 mencapai USD209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar USD210,8 miliar. Sementara, ULN swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang. Pertumbuhan ULN swasta tercatat 3,4% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,5% (yoy).
"ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) sebesar 5,9% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,1% (yoy), antara lain didorong oleh penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan," bebernya.
Sementara itu, ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,9% (yoy), lebih rendah dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,1% (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.
Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Februari 2021 sebesar USD210,5 miliar, didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,0% terhadap total ULN swasta.
Direktur Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan berhati-hati. Secara tahunan, kata dia, ULN Pemerintah tumbuh 4,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2021 yang sebesar 2,8% (yoy). Pertumbuhan utang itu terjadi seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada triwulan I/2021.
"Dalam memenuhi target pembiayaan APBN tahun 2021, pemerintah memiliki strategi salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap," kata Erwin di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Di samping itu, pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang. Pemerintah tetap mengelola ULN secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7%).
Posisi ULN pemerintah pada Februari 2021 mencapai USD209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar USD210,8 miliar. Sementara, ULN swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang. Pertumbuhan ULN swasta tercatat 3,4% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,5% (yoy).
"ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) sebesar 5,9% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,1% (yoy), antara lain didorong oleh penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan," bebernya.
Sementara itu, ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,9% (yoy), lebih rendah dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,1% (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.
Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Februari 2021 sebesar USD210,5 miliar, didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,0% terhadap total ULN swasta.
(fai)
Explore More