Pemda Dinilai Perlu Berupaya Melarang Masyarakat Tidak Mudik

JAKARTA - Pemerintah Pusat sudah mengimbau dan melarang agar kegiatan mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Pelarangan ini dinilai harus diikuti tindakan tegas dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melarang warganya agar tidak mudik.



Dia berpendapat, perlu koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemda yang mengawasi pelaksanaan peraturan larangan mudik. Menurut dia, pemda yang tidak menegakkan Surat Edaran Satgas Covid-19 patut dikenai sanksi.

"Agar semua bertanggung jawab mencegah penularan Covid-19," tegas Darul.

Sedangkan anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengaku memahami suasana batin masyarakat yang ingin mudik saat Lebaran. Namun menurut Rahmad, masyarakat harus sabar dan bisa menahan diri. Saat ini kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi.

Rahmad mencontohkan, India yang beberapa waktu lalu disebut berhasil mengendalikan Covid-19, kemudian rakyatnya bereforia dengan mengadakan berbagai acara, sekarang kasus Covid-19 di sana kembali naik. Menurut Rahmad, kejadian di India harus jadi pelajaran.

"Kita masih jauh dari kata mengendalikan Covid-19. Kalau lengah, implikasinya akan berisiko terhadap kita. Libur panjang beberapa waktu lalu selalu berkontribusi meningkatkan sangat signifikan paparan Covid-19," ungkapnya.

Rahmad mengapresiasi keputusan pemerintah memangkas cuti bersama Lebaran. Namun itu tidak cukup. Harus ada komitmen dari masyarakat untuk tidak mudik. "Kita butuh kerja sama yang kuat."

Dia berharap masyarakat merayakan Idul Fitri di rumah masing-masing. "Selamatkan diri kita masing-masing, selamatkan saudara kita, orang tua kita, teman kita dari Covid-19," kata Rahmad.