Pengangguran Terbuka RI Berkurang 950 Ribu, Menaker Ida: Dengan Segala Cara Kita Turunkan

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021.

"Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus akibat pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Menaker Ida.



Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021 berjumlah 205,36 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08% adalah angkatan kerja.

Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74% berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26% berstatus penganggur terbuka. Sebanyak 59,62% berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38%).

Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45%, diikuti SMA (8,55%), universitas (6,97%) dan diploma (6,61%). Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87% dan maksimal SD hanya 3,13%.

Kemnaker, kata Ida, telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, yaitu transformasi balai latihan kerja (BLK) dan link and match ketenagakerjaan.

Dua Kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024 yaitu yang pertama transformasi Balai Latihan Kerja dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.

“Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BLK. Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," terangnya.

Kebijakan yang kedua yaitu Link and Match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

“Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DuDi)," kata Ida.



Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Menaker saat bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esthelita Runtuwene ini membahas evaluasi link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, Pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan, khususnya pada masa Pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis Pekerja Migran Indonesia (PMI).