Mau Bikin Mata Uang Digital, DPR Minta BI Kaji Mendalam
Selasa, 01 Juni 2021 - 14:00 WIB
loading...
BI diingatkan untuk terlebih dulu melakukan kajian mendalam sebelum merealisasikan rencana membuat mata uang digital. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan rencana pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). CBDC merupakan representasi uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara yang diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral sebagai bagian dari kewajiban moneternya.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin meminta agar rencana pengembangan CBDC ini terlebih dulu dikaji secara mendalam.
Baca Juga: Risiko Besar, Penerbitan Mata Uang Digital Butuh Persiapan Matang
"Kita tentu tidak bisa menghindar dari pesatnya arus disrupsi teknologi. Tetapi kita tetap perlu merespons perubahan tersebut melalui upaya antisipasi dan mitigasi yang memadai. Sehingga, inisiatif BI untuk mengkaji CBDC merupakan suatu langkah positif untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Proses studinya harus dilakukan secara akurat, teliti, ilmiah, dan hati-hati," ujar Puteri di Jakarta (1/5/2021).
Puteri juga menyampaikan bahwa sampai saat ini Komisi XI DPR belum melakukan pembahasan secara khusus bersama BI terkait rencana tersebut. Kendati demikian, Puteri meminta agar BI dapat mendalami rencana pembentukan CBDC dengan memperhatikan kesiapan secara nasional.
“Dengan begitu, kita dapat menggali potensi, manfaat, serta risikonya jika dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia saat ini dan kedepan. Lantaran, kondisi-kondisi ini nantinya akan mempengaruhi desain, arsitektur dan infrastruktur teknologi, serta mitigasi risiko dari penerbitan CBDC,” tutur Puteri.
Baca Juga: BMKG Umumkan Daftar Wilayah yang Akan Dilanda Gelombang Tinggi 1-4 Meter
Puteri juga menambahkan agar BI dapat melakukan benchmarking dengan bank sentral negara lain yang telah lebih dulu mendalami CBDC, seperti China, Inggris, Jepang dan Uni Eropa.
“China sendiri telah menginisiasi proyek ini sejak 2014 atau butuh sekitar 7 tahun hingga penerbitannya. China juga melakukan serangkaian simulasi atas peredaran mata uang digital ini guna memantau dan mengukur dampaknya terhadap transmisi ke pasar uang dan perekonomian. Saya kira hal ini nantinya juga perlu menjadi bahan pertimbangan BI," ujar Puteri.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin meminta agar rencana pengembangan CBDC ini terlebih dulu dikaji secara mendalam.
Baca Juga: Risiko Besar, Penerbitan Mata Uang Digital Butuh Persiapan Matang
"Kita tentu tidak bisa menghindar dari pesatnya arus disrupsi teknologi. Tetapi kita tetap perlu merespons perubahan tersebut melalui upaya antisipasi dan mitigasi yang memadai. Sehingga, inisiatif BI untuk mengkaji CBDC merupakan suatu langkah positif untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Proses studinya harus dilakukan secara akurat, teliti, ilmiah, dan hati-hati," ujar Puteri di Jakarta (1/5/2021).
Puteri juga menyampaikan bahwa sampai saat ini Komisi XI DPR belum melakukan pembahasan secara khusus bersama BI terkait rencana tersebut. Kendati demikian, Puteri meminta agar BI dapat mendalami rencana pembentukan CBDC dengan memperhatikan kesiapan secara nasional.
“Dengan begitu, kita dapat menggali potensi, manfaat, serta risikonya jika dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia saat ini dan kedepan. Lantaran, kondisi-kondisi ini nantinya akan mempengaruhi desain, arsitektur dan infrastruktur teknologi, serta mitigasi risiko dari penerbitan CBDC,” tutur Puteri.
Baca Juga: BMKG Umumkan Daftar Wilayah yang Akan Dilanda Gelombang Tinggi 1-4 Meter
Puteri juga menambahkan agar BI dapat melakukan benchmarking dengan bank sentral negara lain yang telah lebih dulu mendalami CBDC, seperti China, Inggris, Jepang dan Uni Eropa.
“China sendiri telah menginisiasi proyek ini sejak 2014 atau butuh sekitar 7 tahun hingga penerbitannya. China juga melakukan serangkaian simulasi atas peredaran mata uang digital ini guna memantau dan mengukur dampaknya terhadap transmisi ke pasar uang dan perekonomian. Saya kira hal ini nantinya juga perlu menjadi bahan pertimbangan BI," ujar Puteri.
(fai)
Lihat Juga :
