SMS dari Pinjol Ilegal Marak, Satgas: Langsung Blokir!
Sabtu, 19 Juni 2021 - 16:20 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat diminta mewaspadai penawaran pinjaman online (pinjol) ilegal yang marak dikirimkan melalui pesan singkat atau SMS. Hampir setiap hari ada penawaran kredit dengan fasilitas sampai ratusan juta dan bunga yang rendah.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengimbau agar masyarakat segera memblokir penawaran pinjol yang tidak resmi. "Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa semua penawaran pinjol melalui SMS adalah ilegal. Masyarakat diminta langsung blokir nomor yang mengirim penawaran pinjol melalui SMS," ujarnya saat dihubungi SINDONews di Jakarta, Sabtu (19/6/2021).
Baca juga: Mau Ngutang Duit Lewat Pinjol? Cek Dulu Daftar Resmi dari OJK
Dia menambahkan, nomor kontak pinjol ilegal ini bisa berganti-ganti setiap saat. Oleh karena itu, edukasi ke masyarakat merupakan yang utama dilakukan agar tidak mengakses link pinjol melalui SMS. "Edukasi ke masyarakat merupakan yang utama kita lakukan agar tidak akses pada link pinjol melalui SMS," ucapnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis sampai dengan 10 Juni 2021, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin sebanyak 125 perusahaan.
Terdapat penambahan delapan penyelenggara fintech lending berizin yaitu, PT Duha Madani Syariah, PT Sol Mitra Fintec, PT Satustop Finansial Solusi, PT Dana Bagus Indonesia, PT Fintek Digital Indonesia, PT Solusi Teknologi Finansial, PT Komunal Finansial Indonesia, dan PT Cerita Teknologi Indonesia.
Baca juga: Covid-19 Varian Beta dan Delta Berbahaya, IDI: Masyarakat Bergejala Segera ke RS
Selain itu, terdapat enam pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending yaitu, PT Mikro Kapital Indonesia, PT Pasar Dana Teknologi, PT Teknologi Finansial Asia, dan PT Artha Simo Indonesia.
Hal ini dikarenakan mereka belum menyampaikan pemenuhan persyaratan perizinan sehingga penyelenggara tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Selain itu, pembatalan tanda terdaftar PT Empat Kali Indonesia dan PT Indo Fintek Digital dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengimbau agar masyarakat segera memblokir penawaran pinjol yang tidak resmi. "Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa semua penawaran pinjol melalui SMS adalah ilegal. Masyarakat diminta langsung blokir nomor yang mengirim penawaran pinjol melalui SMS," ujarnya saat dihubungi SINDONews di Jakarta, Sabtu (19/6/2021).
Baca juga: Mau Ngutang Duit Lewat Pinjol? Cek Dulu Daftar Resmi dari OJK
Dia menambahkan, nomor kontak pinjol ilegal ini bisa berganti-ganti setiap saat. Oleh karena itu, edukasi ke masyarakat merupakan yang utama dilakukan agar tidak mengakses link pinjol melalui SMS. "Edukasi ke masyarakat merupakan yang utama kita lakukan agar tidak akses pada link pinjol melalui SMS," ucapnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis sampai dengan 10 Juni 2021, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin sebanyak 125 perusahaan.
Terdapat penambahan delapan penyelenggara fintech lending berizin yaitu, PT Duha Madani Syariah, PT Sol Mitra Fintec, PT Satustop Finansial Solusi, PT Dana Bagus Indonesia, PT Fintek Digital Indonesia, PT Solusi Teknologi Finansial, PT Komunal Finansial Indonesia, dan PT Cerita Teknologi Indonesia.
Baca juga: Covid-19 Varian Beta dan Delta Berbahaya, IDI: Masyarakat Bergejala Segera ke RS
Selain itu, terdapat enam pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending yaitu, PT Mikro Kapital Indonesia, PT Pasar Dana Teknologi, PT Teknologi Finansial Asia, dan PT Artha Simo Indonesia.
Hal ini dikarenakan mereka belum menyampaikan pemenuhan persyaratan perizinan sehingga penyelenggara tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Selain itu, pembatalan tanda terdaftar PT Empat Kali Indonesia dan PT Indo Fintek Digital dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional.
(ind)
Lihat Juga :
