Blok Rokan Resmi Jadi Aset Negara, Erick Thohir: Kado Istimewa HUT RI ke-76

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menilai, peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) merupakan keberhasilan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2018 lalu. Peralihan aset migas tersebut dilakukan sejak 9 Agustus 2021.

Tak hanya itu, langkah akuisisi 100% Pertamina terhadap aset Blok Rokan pun dianggap hadiah istimewah bagi bagi rakyat Indonesia. Hadiah tersebut bertepatan dengan HUT RI ke-76.

"Ini adalah sejarah baru bagi Indonesia, sekaligus kado istimewa HUT kemerdekaan ke-76 untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Selasa (10/8/2021).

Erick mengingatkan, wilayah kerja Rokan memiliki peran penting terhadap makro ekonomi Indonesia hingga masyarakat lokal di kawasan Riau. Bahkan, dia memastikan Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan memenuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial (CSR), penyerapan tenaga kerja, hingga pemberdayaan UMKM lokal.

Baca juga:Produksi Rokan Turun Cederai Kedaulatan Energi Negeri

Karena itu, dia meminta manajemen Pertamina memaksimalkan tingkat volume produksi migas untuk mendorong kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Bahkan, dia berharap PHR dapat melangkah ke depan dengan segenap energi untuk mengukir sejarah baru dan mewujudkan Indonesia yang tangguh dan tumbuh.

"Kini saatnya perwira Pertamina memimpin perjuangan untuk menjaga dan meningkatkan volume produksi migas di Blok Rokan, membangun kedaulatan dan kemandirian energi nasional," tutur dia.

Usai mengakuisisi Blok Rokan, Pertamina menetapkan anggaran investasi sebesar USD2 miliar atau setara Rp28,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan hingga 2025 mendatang.

"Pertamina juga telah menetapkan anggaran investasi sampai dengan tahun 2025 sebesar lebih dari USD2 miliar," ujar Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

Pertamina pun menyerap 2.689 pekerja yang berasal dari CPI. Artinya, proses peralihan Blok Rokan dari CPI ke Pertamina tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Meski demikian, Nicke tidak menjelaskan lebih jauh ihwal spesifikasi dari ribuan tenaga kerja tersebut.