Alokasi Dana PMN Harus Dioptimalkan

JAKARTA - Penyertaan Modal Negara (PMN) diharapkan dapat mendukung pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di masa mendatang. Suntikan modal dari pemerintah ini juga digadang-gadang bisa menjadikan perusahaan pelat merah sebagai agen perubahan di masyarakat.

Pada Juli lalu, dana PMN untuk BUMN telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlahnya total mencapai Rp106 triliun lebih, dengan rincian Rp33,9 trilin untuk tahun ini, dan Rp72,45 triliun untuk 2022.

Dari alokasi dana tersebut, tahun ini akan disalurkan kepada sejumlah BUMN. Di antaranya PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp7,9 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp7 triliun dan PT Hutama Karya (Persero) Rp19 triliun.



Besaran jumlah PMN tersebut akan digunakan masing-masing perseroan untuk mengembangkan sejumlah proyek infrastruktur yang berasal dari penugasan pemerintah. Misalnya saja, Waskita Karya dan Hutama Karya yang ditunjuk dalam pengerjaan Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa.

Adapun untuk KAI, PMN dialokasikan untuk pengerjaan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodetabek. Proyek Strategi Nasional ini menggunakan dana PMN Rp2,7 triliun. Sedangkan untuk pemenuhanbase equityKereta Cepat Indonesia–China (KCIC) sebesar Rp4,3 triliun. Adapun Hutama Karya, akan mengalokasikan dana PMN untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Pada 2022, PMN yang jumlahnya Rp72,45 triliun akan disalurkn kepada 12 BUMN. Suntikan modal tersebut akan difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan.

Menteri BUMN Erick Thohir mencatat, sepanjang tahun ini dana PMN yang sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp6,2 triliun. Menurut Erick, PMN tersebut mayoritas memang dialokasikan untuk mendukung penugasan dari negara dan sebagian untuk restrukturisasi.

Diketahui, beberapa proyek inftrastruktur yang sedang dikerjakan oleh BUMN antara lain jalan tol Trans Sumatera, Light Rail Transit (LRT) dan kereta cepat Bandung-Jakarta.