Erick Thohir: Tidak Ada Tempat Bagi Teroris di BUMN
Jum'at, 17 September 2021 - 21:58 WIB
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa BUMN bukan sarang teroris. FOTO/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan tidak ada tempat bagi teroris di BUMN . Pernyataan tersebut menyusul penangkapan salah satu karyawan Kimia Farma, yang diduga terlibat jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).
Penangkapan tersebut dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri di wilayah Bekasi Utara, Jawa Barat. Erick dan jajaran Kementerian BUMN pun mendukung upaya hukum dan sanksi yang ditempuh penegak hukum saat ini.
"Saya dan segenap jajaran saya mendukung upaya hukum dan sanksi yang tegas bagi oknum di Kementerian BUMN maupun perusahaan BUMN yang terduga dan terbukti terlibat gerakan radikalisme dan terorisme, tanpa terkecuali. Kita pastikan bersama sama tidak ada tempat bagi terorisme di tubuh BUMN," ujar Erick, Jumat (17/9/2021).
Baca Juga: Pertamina Monitor! Erick Thohir Pasang Target Bisa Cetak Laba Rp300 Triliun
Kimia Farma, kata Erick, memastikan bahwa oknum yang dimaksud tidak memiliki akses dan kewenangan untuk melakukan penggalangan dana corporate social responsibility (CSR) dan dana perusahaan untuk membiayai gerakan radikalis tersebut. Penegasan ini sekaligus meluruskan kabar di sosial media jika pelaku memiliki akses dana terhadap CSR
Penangkapan tersebut dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri di wilayah Bekasi Utara, Jawa Barat. Erick dan jajaran Kementerian BUMN pun mendukung upaya hukum dan sanksi yang ditempuh penegak hukum saat ini.
"Saya dan segenap jajaran saya mendukung upaya hukum dan sanksi yang tegas bagi oknum di Kementerian BUMN maupun perusahaan BUMN yang terduga dan terbukti terlibat gerakan radikalisme dan terorisme, tanpa terkecuali. Kita pastikan bersama sama tidak ada tempat bagi terorisme di tubuh BUMN," ujar Erick, Jumat (17/9/2021).
Baca Juga: Pertamina Monitor! Erick Thohir Pasang Target Bisa Cetak Laba Rp300 Triliun
Kimia Farma, kata Erick, memastikan bahwa oknum yang dimaksud tidak memiliki akses dan kewenangan untuk melakukan penggalangan dana corporate social responsibility (CSR) dan dana perusahaan untuk membiayai gerakan radikalis tersebut. Penegasan ini sekaligus meluruskan kabar di sosial media jika pelaku memiliki akses dana terhadap CSR
Lihat Juga :
