Kementan Kawal Produksi dan Ekspor Sarang Walet
Kamis, 30 September 2021 - 20:31 WIB
loading...
Plt Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono membuka secara daring kegiatan Workshop SPI di Yogyakarta. (Foto: Dok. Itjentan)
A
A
A
JAKARTA - Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern (SPIP) terus diupayakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya Inspektorat Jenderal (Itjentan) mengawal program strategis dan prioritas. Utamanya, peningkatan produksi dan ekspor Sarang Burung Walet (SBW) oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) serta Badan Karantina Pertanian (Barantan).
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan SBW adalah salah satu komoditas yang menjanjikan, mengingat Indonesia merupakan pemasok terbesar SBW di dunia. Penguasaan pangsa pasar dunia hampir 78%, tercatat ekspor SBW pada 2018 mencapai Rp40 triliun.
(Baca juga:Mahasiswa IPB University Manfaatkan Sarang Burung Walet untuk Produk Kesehatan dan Kecantikan)
“Komoditas walet yang didorong Presiden Joko Widodo menjadi komoditas andalan baru bisa maksimal, karena potensinya tinggi di Indonesia,” kata Mentan Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9/2021).
Menurutnya, tidak hanya pasar China dan Hong Kong, pasar ekspor SBW hampir ke seluruh dunia. Sementara pasar di China menuntut kualitas SBW terbaik maka harga jualnya pun menguntungkan pelaku usaha SBW.
Menyikapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Itjentan Kasdi Subagyono mengatakan Kementan tengah mempersiapkan konsepsi model pengembangan dari hulu hingga hilir, dengan membangun rumah walet, proses produksi hingga pengemasan.
(Baca juga:Mentan Apresiasi Milenial Kalbar Kembangkan Sarang Burung Walet)
“Selain menguntungkan pelaku usaha, SBW juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” kata Kasdi Subagyono pada Rabu Workshop Pembangunan SPI Kegiatan Peningkatan Produksi dan Ekspor SBW di Yogyakarta.
Kasdi menambahkan Ditjen PKH dan Barantan tengah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk segera membuat konkrit pengembangan korporasi SBW untuk mengejar space pasar untuk meningkatkan produktivitas, produksi baik kualitas dan kuantitas produk agar lebih kuat lagi ke depannya.
“Termasuk penguatan petani SBW dengan berbagai pelatihan teknis, pembinaan bahkan jaminan untuk akses perbankan agar bisa mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat),” katanya.
(Baca juga:Pengusaha Sarang Burung Walet Wadul ke Gubernur Khofifah, Ada Apa?)
Besarnya potensi ekonomi SBW diakui oleh Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Syam Arjayanti. Kendati begitu dia mengakui bahwa pengembangan SBW di DIY belum berlangsung intensif. Padahal bisa menjadi momentum bagi DIY untuk mengembangkan peluang baru ekspor.
Kasdi Subagyono menambahkan Kementan berkewajiban mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara baik (good governance) melalui penerapan sistem pengendalian kegiatan agar dapat mendukung peningkatan produktivitas dan ekspor SBW.
Dia mengharapkan kegiatan Workshop di Yogyakarta selama empat hari, 28 September hingga 2 Oktober mendatang akan menambah wawasan dan pengetahuan. Terutama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Barantan dan dinas terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengimplementasikan SPIP pada kegiatan peningkatan produksi dan ekspor SBW serta pendokumentasian bukti implementasinya di unit kerja Ditjen PKH dan Barantan.
“Hal itu mengacu pada amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, bahwa setiap pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,” kata Kasdi Subagyono.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan SBW adalah salah satu komoditas yang menjanjikan, mengingat Indonesia merupakan pemasok terbesar SBW di dunia. Penguasaan pangsa pasar dunia hampir 78%, tercatat ekspor SBW pada 2018 mencapai Rp40 triliun.
(Baca juga:Mahasiswa IPB University Manfaatkan Sarang Burung Walet untuk Produk Kesehatan dan Kecantikan)
“Komoditas walet yang didorong Presiden Joko Widodo menjadi komoditas andalan baru bisa maksimal, karena potensinya tinggi di Indonesia,” kata Mentan Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9/2021).
Menurutnya, tidak hanya pasar China dan Hong Kong, pasar ekspor SBW hampir ke seluruh dunia. Sementara pasar di China menuntut kualitas SBW terbaik maka harga jualnya pun menguntungkan pelaku usaha SBW.
Menyikapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Itjentan Kasdi Subagyono mengatakan Kementan tengah mempersiapkan konsepsi model pengembangan dari hulu hingga hilir, dengan membangun rumah walet, proses produksi hingga pengemasan.
(Baca juga:Mentan Apresiasi Milenial Kalbar Kembangkan Sarang Burung Walet)
“Selain menguntungkan pelaku usaha, SBW juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” kata Kasdi Subagyono pada Rabu Workshop Pembangunan SPI Kegiatan Peningkatan Produksi dan Ekspor SBW di Yogyakarta.
Kasdi menambahkan Ditjen PKH dan Barantan tengah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk segera membuat konkrit pengembangan korporasi SBW untuk mengejar space pasar untuk meningkatkan produktivitas, produksi baik kualitas dan kuantitas produk agar lebih kuat lagi ke depannya.
“Termasuk penguatan petani SBW dengan berbagai pelatihan teknis, pembinaan bahkan jaminan untuk akses perbankan agar bisa mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat),” katanya.
(Baca juga:Pengusaha Sarang Burung Walet Wadul ke Gubernur Khofifah, Ada Apa?)
Besarnya potensi ekonomi SBW diakui oleh Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Syam Arjayanti. Kendati begitu dia mengakui bahwa pengembangan SBW di DIY belum berlangsung intensif. Padahal bisa menjadi momentum bagi DIY untuk mengembangkan peluang baru ekspor.
Kasdi Subagyono menambahkan Kementan berkewajiban mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara baik (good governance) melalui penerapan sistem pengendalian kegiatan agar dapat mendukung peningkatan produktivitas dan ekspor SBW.
Dia mengharapkan kegiatan Workshop di Yogyakarta selama empat hari, 28 September hingga 2 Oktober mendatang akan menambah wawasan dan pengetahuan. Terutama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Barantan dan dinas terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengimplementasikan SPIP pada kegiatan peningkatan produksi dan ekspor SBW serta pendokumentasian bukti implementasinya di unit kerja Ditjen PKH dan Barantan.
“Hal itu mengacu pada amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, bahwa setiap pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,” kata Kasdi Subagyono.
(dar)
Lihat Juga :
