Indonesia dan Jerman Hadapi Tantangan Perubahan Iklim Lewat Proyek Infrastruktur Hijau
Kamis, 04 November 2021 - 22:34 WIB
loading...
Lewat proyek infrastruktur hijau, Indonesia dan Jerman kerja sama hadapi tantangan perubahan iklim. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangkaian acara di Paviliun Indonesia pada COP 26 Climate Change Conference 2 November 2021, Indonesia dan Jerman mengumumkan inisiatif kerja sama strategis untuk mempercepat dan mengimplementasikan proyek infrastruktur hijau atau Green Infrastructure Initiative (GII).
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia dan Jerman; Deputi Menteri Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti, Direktur Jenderal Kementerian Federal Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Prof. Claudia Warning, Duta Besar Indonesia untuk Republik Federal Jerman Arif Havas Oegroseno, Direktur Regional KfW Stephan Opitz, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil
Baca juga: Jokowi Harap Amerika jadi Mitra Utama Pembangunan Ketahanan Kesehatan ASEAN
Dalam sambutan, Prof. Claudia Warning menyatakan bahwa GII merupakan babak baru dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan investasi infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim. “Kami berharap melalui mekanisme kerja sama yang strategis ini, kami dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya kami untuk memerangi perubahan iklim sejalan dengan urgensi yang kita semua sadari,” kata Prof. Warning dalam keterangan pers, Kamis (4/11/2021).
Dalam diskusi panel tersebut, para peserta menyampaikan tanggapan mereka tentang keunikan serta tantangan untuk mewujudkan inisiatif dan mengimplementasikannya dengan sukses. Prof. Claudia Warning menjelaskan bahwa inisiatif ini unik dalam pendekatan komprehensifnya, karena Indonesia mengoordinasikan dirinya sendiri dan dengan demikian membantu Jerman untuk memprioritaskan dukungan teknis dan finansial.
Dia menyatakan bahwa dengan cara ini, para mitra Indonesia mencapai kejelasan urutan yang ingin diimplementasikan dan tempat untuk mengimplementasikannya. Member of the Management Committee KfW Development Bank, Europe, and Asia Stephan Opitz menambahkan dari perspektif pembiayaan, bahwa GII mempunyai cara inovatif dalam mekanisme pembiayaan yang fleksibel. Dari sudut pandangnya, hal dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di setiap provinsi atau sektor tertentu.
Menurut Nani Hendiarti, tantangan yang dihadapi Indonesia di GII adalah mengidentifikasi proyek dan membangun mekanisme komunikasi yang koheren dengan dan antar-pemerintah daerah dalam inisiatif yang kompleks ini. Hal ini kemudian digaungkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menekankan pentingnya komunikasi yang erat dengan pemerintah pusat dan memiliki sistem bottom-up yang terstruktur dengan baik untuk mewujudkan kerja nyata. Terlepas dari tantangan substansial, beliau memiliki harapan.
“Jawa Barat mengapresiasi inisiatif ini. Ini saatnya untuk memperbaiki dan melawan pemanasan global. Hal seperti ini belum ada dalam pola pikir semua orang dan itulah mengapa edukasi mengenai inisiatif hijau ini tidak mudah,” kata Ridwan Kamil.
Terlepas dari tantangannya, GII dipandang sebagai panutan bagi kerja sama bilateral atau multilateral di masa depan di seluruh dunia dalam hal-hal yang relevan dengan iklim/lingkungan.
“Gagasan untuk memiliki sistem koordinasi dari bawah ke atas sangat bagus; memiliki gubernur yang mengetahui situasi di lapangan... GII harus menjadi standar kerja sama dan pembiayaan untuk kegiatan hijau di seluruh dunia,” kata Duta Besar Indonesia untuk Republik Federal Jerman Arif Havas Oegroseno.
“Tidak ada lagi business as usual”, timpal Nani Hendiarti. “Sebaliknya, kita membutuhkan pendekatan yang inovatif, strategis, dan gesit untuk mengatasi tantangan global”
Sebelumnya, dalam sesi Kolaborasi Penanganan Sampah Plastik Laut di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menekankan pentingnya solusi infrastruktur yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengurangi polusi di sungai dan mencegahnya mengalir ke laut. Luhut menyatakan bahwa GII adalah cara inovatif untuk mempercepat dan memprioritaskan proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim.
GII adalah inisiatif bilateral strategis yang mutakhir antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman. Inisiatif ini disepakati pada tahun 2019 di Berlin dan mencakup fasilitas Kerja Sama Keuangan (FC) lima tahun hingga EUR 2,5 miliar untuk mendukung proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim bersama dengan kerja sama teknis yang dibiayai hibah untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan proyek.
Baca juga: Dirut LRT Jakarta Dicopot, Alasannya Penyegaran
Koordinasi tingkat tinggi dicapai oleh komite pengarah yang diketuai bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (CMMAI) dan Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Federal Jerman (BMZ). Ide dari pendekatan baru ini adalah dengan menggabungkan upaya dalam satu inisiatif dan menyiapkan proyek melalui pendekatan yang sistematis, Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi.
Tujuan dari GII adalah untuk mempromosikan pengembangan proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim di tiga sektor: Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan Air dan Air Limbah, dan Angkutan Umum Perkotaan. GII saat ini beroperasi di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Rencananya GII akan diperluas ke dua provinsi lagi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia dan Jerman; Deputi Menteri Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti, Direktur Jenderal Kementerian Federal Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Prof. Claudia Warning, Duta Besar Indonesia untuk Republik Federal Jerman Arif Havas Oegroseno, Direktur Regional KfW Stephan Opitz, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil
Baca juga: Jokowi Harap Amerika jadi Mitra Utama Pembangunan Ketahanan Kesehatan ASEAN
Dalam sambutan, Prof. Claudia Warning menyatakan bahwa GII merupakan babak baru dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan investasi infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim. “Kami berharap melalui mekanisme kerja sama yang strategis ini, kami dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya kami untuk memerangi perubahan iklim sejalan dengan urgensi yang kita semua sadari,” kata Prof. Warning dalam keterangan pers, Kamis (4/11/2021).
Dalam diskusi panel tersebut, para peserta menyampaikan tanggapan mereka tentang keunikan serta tantangan untuk mewujudkan inisiatif dan mengimplementasikannya dengan sukses. Prof. Claudia Warning menjelaskan bahwa inisiatif ini unik dalam pendekatan komprehensifnya, karena Indonesia mengoordinasikan dirinya sendiri dan dengan demikian membantu Jerman untuk memprioritaskan dukungan teknis dan finansial.
Dia menyatakan bahwa dengan cara ini, para mitra Indonesia mencapai kejelasan urutan yang ingin diimplementasikan dan tempat untuk mengimplementasikannya. Member of the Management Committee KfW Development Bank, Europe, and Asia Stephan Opitz menambahkan dari perspektif pembiayaan, bahwa GII mempunyai cara inovatif dalam mekanisme pembiayaan yang fleksibel. Dari sudut pandangnya, hal dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di setiap provinsi atau sektor tertentu.
Menurut Nani Hendiarti, tantangan yang dihadapi Indonesia di GII adalah mengidentifikasi proyek dan membangun mekanisme komunikasi yang koheren dengan dan antar-pemerintah daerah dalam inisiatif yang kompleks ini. Hal ini kemudian digaungkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menekankan pentingnya komunikasi yang erat dengan pemerintah pusat dan memiliki sistem bottom-up yang terstruktur dengan baik untuk mewujudkan kerja nyata. Terlepas dari tantangan substansial, beliau memiliki harapan.
“Jawa Barat mengapresiasi inisiatif ini. Ini saatnya untuk memperbaiki dan melawan pemanasan global. Hal seperti ini belum ada dalam pola pikir semua orang dan itulah mengapa edukasi mengenai inisiatif hijau ini tidak mudah,” kata Ridwan Kamil.
Terlepas dari tantangannya, GII dipandang sebagai panutan bagi kerja sama bilateral atau multilateral di masa depan di seluruh dunia dalam hal-hal yang relevan dengan iklim/lingkungan.
“Gagasan untuk memiliki sistem koordinasi dari bawah ke atas sangat bagus; memiliki gubernur yang mengetahui situasi di lapangan... GII harus menjadi standar kerja sama dan pembiayaan untuk kegiatan hijau di seluruh dunia,” kata Duta Besar Indonesia untuk Republik Federal Jerman Arif Havas Oegroseno.
“Tidak ada lagi business as usual”, timpal Nani Hendiarti. “Sebaliknya, kita membutuhkan pendekatan yang inovatif, strategis, dan gesit untuk mengatasi tantangan global”
Sebelumnya, dalam sesi Kolaborasi Penanganan Sampah Plastik Laut di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menekankan pentingnya solusi infrastruktur yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengurangi polusi di sungai dan mencegahnya mengalir ke laut. Luhut menyatakan bahwa GII adalah cara inovatif untuk mempercepat dan memprioritaskan proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim.
GII adalah inisiatif bilateral strategis yang mutakhir antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman. Inisiatif ini disepakati pada tahun 2019 di Berlin dan mencakup fasilitas Kerja Sama Keuangan (FC) lima tahun hingga EUR 2,5 miliar untuk mendukung proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim bersama dengan kerja sama teknis yang dibiayai hibah untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan proyek.
Baca juga: Dirut LRT Jakarta Dicopot, Alasannya Penyegaran
Koordinasi tingkat tinggi dicapai oleh komite pengarah yang diketuai bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (CMMAI) dan Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Federal Jerman (BMZ). Ide dari pendekatan baru ini adalah dengan menggabungkan upaya dalam satu inisiatif dan menyiapkan proyek melalui pendekatan yang sistematis, Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi.
Tujuan dari GII adalah untuk mempromosikan pengembangan proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim di tiga sektor: Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan Air dan Air Limbah, dan Angkutan Umum Perkotaan. GII saat ini beroperasi di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Rencananya GII akan diperluas ke dua provinsi lagi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.
(uka)
Lihat Juga :
