Sri Mulyani: Ditjen Perbendaharaan Bukan Sekadar Juru Bayar
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ditjen perbendaharaan bukan sekedar juru bayar. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengungkapkan isi hati lewat Instagram. Kali ini ia menyoroti peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menangani pandemi Covid-19. Ia mengingatkan bahwa peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan bukan sekadar juru bayar.
"Peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan @ditjenperbendaharaan bukan sekedar juru bayar, namun harus meyakinkan setiap rupiah uang negara mengalir, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian," kata Sri Mulyani dikutip melalui akun Instagram, Rabu (10/11/2021).
Dia mengatakan Ditjen Perbendaraan yang tersebar di semua wilayah Tanah Air dituntut untuk mampu menganalisis data yang begitu banyak mengenai penggunaan dan manfaat uang negara dalam menanggulangi pandemi perekonomin daerah. "Maka keahlian sebagai analis ekonomi keuangan dan pembangunan menjadi sangat penting," kata dia.
Ia berpesan agar Ditjen Perbendaharaan terus melakukan inovasi tata kelola yang efisien dan fleksibel namun tetap menjaga akuntabilitas, integritas, dan transparansi.
"Saya mengapresiasi kerja keras insan Ditjen Perbendaraan untuk mengenalkan berbagai aplikasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Saya juga menghargai pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan keuangan pemerintah," imbuhnya.
Status WTP, lanjut dia, harus menghasilkan kepercayaan dari rakyat bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan akuntabel sesuai standar pengelolaan keuangan dunia.
"Peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan @ditjenperbendaharaan bukan sekedar juru bayar, namun harus meyakinkan setiap rupiah uang negara mengalir, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian," kata Sri Mulyani dikutip melalui akun Instagram, Rabu (10/11/2021).
Dia mengatakan Ditjen Perbendaraan yang tersebar di semua wilayah Tanah Air dituntut untuk mampu menganalisis data yang begitu banyak mengenai penggunaan dan manfaat uang negara dalam menanggulangi pandemi perekonomin daerah. "Maka keahlian sebagai analis ekonomi keuangan dan pembangunan menjadi sangat penting," kata dia.
Ia berpesan agar Ditjen Perbendaharaan terus melakukan inovasi tata kelola yang efisien dan fleksibel namun tetap menjaga akuntabilitas, integritas, dan transparansi.
"Saya mengapresiasi kerja keras insan Ditjen Perbendaraan untuk mengenalkan berbagai aplikasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Saya juga menghargai pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan keuangan pemerintah," imbuhnya.
Status WTP, lanjut dia, harus menghasilkan kepercayaan dari rakyat bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan akuntabel sesuai standar pengelolaan keuangan dunia.
(nng)
Explore More