Stafsus Menkeu Tegaskan Perlunya Reformasi Struktural

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan ( Menkeu ) Candra Fajri Ananda menegaskan bahwa saat ini Indonesia memerlukan reformasi struktural perekonomian. Hal ini disampaikan secara daring dalam Konferensi Nasional: Perkembangan dan Arah Baru Insentif Fiskal di Indonesia, Rabu (10/11/2021).

Menurut Candra, sapaan akrabnya, di tingkat internasional Indonesia sudah memiliki citra yang baik. Itu sebagaimana diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam United Nations Climate Change Conference (COP26) pada 1 – 2 November 2021.

(Baca juga:Menkeu Sri Mulyani Bertemu Jeff Bezos, Bahas Apa Kira-kira?)

Namun, persis setelah konferensi tersebut terjadi banjir bandang di Batu, Jawa Timur, yang menandakan adanya ketimpangan antara citra dan realitas. Candra mengibaratkan ini sebagai adanya perbedaan antara apa yang ada di ruang tamu dan di dapur.

Indonesia memiliki ruang tamu yang baik, tetapi dapurnya masih banyak membutuhkan perbaikan. Perbaikan inilah yang Candra sebut sebagai reformasi struktural perekonomian.

“Kita perlu menata ulang atau reformasi struktural perekonomian kita, termasuk kebijakan moneter dan sistem keuangan di Indonesia,” kata Candra dalam seminar yang dipandu oleh Aulina Umaza dan Prita Laura Saba ini.

(Baca juga:Soroti Kurikulum Ekonomi Syariah, Menkeu Sri Mulyani Kasih Beberapa Catatan)

Meski demikian, Candra mengakui bahwa pemerintah sudah bekerja keras terkait lingkungan hidup. Hal itu tercermin dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun Pemerintah Pusat, termasuk soal Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam seminar yang dihadiri oleh Country Representative The Asia Foundation (TAF) Sandra Hamid, Triono Hadi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, dan Deputy Director Environment Governance Alam Surya Putra ini, Candra juga menyampaikan perlunya reorientasi pembangunan di Indonesia.

Evaluasi pembangunan yang terjadi selama ini, ungkapnya, lebih sering terporos pada aspek material, seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Aspek yang tidak tampak seperti pemberdayaan dan pembangunan kesadaran masyarakat jarang tersentuh, padahal ini tidak kalah penting.

(Baca juga:Bamsoet Minta Menkeu Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan)

Untuk itu, Candra mengandaikan perlunya melakukan reorientasi pembangunan yang bisa menyasar secara seimbang baik aspek material maupun pembangunan kesadaran.

“Kita butuh reformasi pola pikir di lingkungan pemerintah daerah, bukan saja reformasi kebijakan. Ini soal keberlanjutan program kerja. Ini tentang bagaimana kepala daerah tidak hanya berpikir dalam jangka 5 tahun ketika ia menjabat saja, tapi ke depannya juga dipikirkan,” jelasnya.