Mendagri Soroti Realisasi Serapan Anggaran APBD Pemda di Sumut

MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegur sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) mengenai serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rendah.

Mendagri menyebut ada delapan daerah di Sumut dengan serapan APBD yang masih di bawah 50 persen. Realisasi belanja daerah yang masih di bawah 80 persen menjelang akhir tahun juga jadi sorotan.


Berdasarkan data yang Kemendagri, realisasi belanja Pemprov Sumut masih Rp9,51 triliun dari total anggaran Rp13,9 triliun.

Sedangkan untuk jumlah realisasi penerimaan pendapatan baik dari dana transfer pemerintah pusat dan penerimaan asli daerah masih 79,35 persen. Hal itu disampaikan saat pemaparan rapat Forkopimda di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman, Medan.

"Di sini kita bisa lihat gap pendapat dan belanja. Sumut 79,35 persen, sedangkan realisasi belanja 68,28 persen. Ini artinya masih ada celah fiskal lebih kurang 11 persen, ini yang mungkin perlu digenjot 11 persen ini," ujar Tito dikutip Rabu (24/11/2021).

Selanjutnya mantan Kapolri itu menyebut realisasi penerimaan APBD Kota Siantar yang masih rendah yakni berkisar 51 persen. Menurutnya, hal itu akan berpengaruh terhadap belanja.



Daerah yang disebut Mendagri yakni Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 49,62 persen, Kabupaten Mandailing Natal 49,40 persen, Kabupaten Nias 49,22 persen, Kota Sibolga 46,92 persen, Kota Medan 46,22 persen, Kota Tanjungbalai 45,37 persen, Kota Padangsidimpuan 44,98 persen dan Kabupaten Karo 43,54 persen.

"Saya mau atensi teman-teman wali kota dan bupati, masih ada beberapa daerah yang belanja nya di bawah 50 persen, ada 45 persen ini menunjukkan bahwa ada uang yang tertahan, mudah-mudahan akhir tahun mulai dibayar November dan Desember," ungkapnya.

Rendahnya penyerapan anggaran itu, lanjut dia, menunjukkan adanya uang yang tertahan atau belum sampai ke masyarakat. Padahal, kata dia, belanja pemerintah menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan akselerasi ekonomi di tengah pandemi.

Tito pun meminta agar pemerintah daerah segera mempercepat penyerapan anggaran pada dua bulan tersisa di akhir tahun ini. Pemerintah tidak menginginkanAPBD yang ada justru lama mengendap di perbankan dan tidak diberdayakan untuk mendongkrak perekonomian.

Pemberdayaan ekonomi melalui realisasi belanja APBD diakuinya saat ini menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi. Termasuk pengembangan UMKM.

"Target dari Presiden, kita tahun ini 4 persen, perekonomian rata-rata lima persen sehingga pertumbuhan ekonomi lima persen. Ini hanya bisa dibangun dengan kekompakan pusat dan daerah, tidak bisa hanya pusat saja, semua daerah 548 daerah harus membelanjakan dan mengedarkan uangnya, peredaran uang di masyarakat sekaligus juga swasta," tandasnya.