Mentan Ajak Semua Pihak Kawal Pupuk Subsidi
loading...
Mentan Syahrul Yasin Limpo (tengah) memimpin kegiatan Mentan Sapa Petani dan Penyuluh didampingi Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi (kanan). (Foto: Dok: BPPSDMP)
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya meningkatkan pengelolaan pupuk bersubsidi . Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) akan memaksimalkan peran penyuluh untuk mendukung petani dalam pengisian sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) termasuk bagi petani di lokasi IPDMIP.
Komitmen Kementan mengemuka pada video conference (VCon) Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 44 dengan tema 'Pengelolaan Pupuk Bersubsidi' pada Jumat (26/11/2021). Hadir Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo selaku keynote speech didampingi Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi di Agriculture War Room (AWR).
(Baca juga:Program Pupuk Bersubsidi Kementan Tekan Biaya Produksi Petani Porang)
Mentan Syahrul mengatakan kebutuhan pupuk petani mencapai 24 juta, namun yang disiapkan pemerintah hanya 9 juta ton. Guna mengatasi kekurangan tersebut, para penyuluh diminta memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pendataan penerima pupuk subsidi.
“Jadi yang benar kurang, bukan langka. Sudah kurang, ada lagi distributor atau agen yang mungkin nggak benar pula. Siapa yang disalahkan, Kementan?,” kata Mentan.
Dia mengingatkan agar penyuluh mendampingi petani dalam pengisian e-RDKK untuk menghindari terjadinya kesalahan input maupun penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
(Baca juga:Sepanjang 2020 Pupuk Indonesia Salurkan 8,4 juta Ton Pupuk Bersubsidi)
“Kalau sudah kurang, rakyat teriak, besok jangan lagi salah rencana. Jangan lagi salah kasih dan jangan ada PPL (penyuluh) atau Kadis (kepala dinas) berbuat salah dengan masalah pupuk subsidi, karena itu rawan,” kata Mentan Syahrul.
Dia juga meminta penyuluh agar melaporkan jika terjadi kecurangan dalam pendistribusian pupuk subsidi. “Kalau begitu, yang saya janjikan kepada penyuluh, kepada dinas yang curang, saya suruh tangkap. Kasih saya datanya. Jangan fitnah. Jangan tuduh. Ini kita bangun demi kepentingan rakyat,” tegas Syahrul.
Syahrul juga berharap kepada jajaran Kementan untuk memastikan nama-nama penerima dan tidak menerima pupuk susbsidi agar tidak salah. “Kasih tahu saya kalau ada pupuk yang lari ke tempat lain. Asal ada datanya, saya pasti sikat,” kata Mentan.
(Baca juga:Mentan Minta Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Diperketat)
Sementara Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi meminta penyuluh untuk terus mendampingi petani menyiapkan e-RDKK. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah akurasi data, kecepatan data, dan dikirim tepat waktu.
“Itu menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pupuk subsidi. Paling penting adalah akurasi lahan, karena inilah sebenarnya yang menentukan alokasi pupuk nasional kita,” tegas Dedi.
Dia menambahkan, selain dampingi petani menyusun e-RDKK, penyuluh juga harus memastikan agar petani mengaplikasikan PPK dengan benar. Yaitu sesuai dengan konsep pemupukan berimbang, yang pada prinsipnya, pemberian sejumlah PPK sesuai kebutuhan tanaman dan tingkat kesuburan tanah.
“Pemupukan berimbang ditujukan agar keseimbangan hara di dalam tanah favorable atau kondusif untuk pertumbuhan tanaman,” kata Dedi Nursyamsi.
(Baca juga:Tenang! Wamentan Bilang Stok Pupuk Bersubsidi Aman)
Dedi juga meminta penyuluh menyampaikan ke petani jika stok pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Tahun lalu, usulan RDKK sebesar 24 juta ton pupuk subsidi untuk berbagai komoditas, tapi ternyata pemerintah hanya mampu mengalokasikan 9 juta ton.
Dedi menyampaikan, kemampuan pabrik pupuk dalam negeri hanya sekitar 13 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebagian diekspor, digunakan di dalam negeri dalam bentuk nonsubsidi, sebagian lagi untuk pupuk subsidi.
“Memang kemampuan pabrik kita memproduksi saat ini memang segitu. Dari 13 juta ton, 9 juta ton untuk pupuk subsidi, sebagian kecil, mungkin sekitar 3 juta ton untuk nonsubsidi, dan 1 juta ton untuk ekspor,” kata Dedi.
Karena itu, Dedi menegaskan pentingnya akurasi data dan diharapkan dapat mendukung program-program Kementan. “Data petani dan lahan itu mestinya tidak banyak berubah paling juga sedikit. Jadi, para penyuluh silakan gunakan data lama tinggal cocokkan di lapangan.
Komitmen Kementan mengemuka pada video conference (VCon) Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 44 dengan tema 'Pengelolaan Pupuk Bersubsidi' pada Jumat (26/11/2021). Hadir Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo selaku keynote speech didampingi Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi di Agriculture War Room (AWR).
(Baca juga:Program Pupuk Bersubsidi Kementan Tekan Biaya Produksi Petani Porang)
Mentan Syahrul mengatakan kebutuhan pupuk petani mencapai 24 juta, namun yang disiapkan pemerintah hanya 9 juta ton. Guna mengatasi kekurangan tersebut, para penyuluh diminta memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pendataan penerima pupuk subsidi.
“Jadi yang benar kurang, bukan langka. Sudah kurang, ada lagi distributor atau agen yang mungkin nggak benar pula. Siapa yang disalahkan, Kementan?,” kata Mentan.
Dia mengingatkan agar penyuluh mendampingi petani dalam pengisian e-RDKK untuk menghindari terjadinya kesalahan input maupun penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
(Baca juga:Sepanjang 2020 Pupuk Indonesia Salurkan 8,4 juta Ton Pupuk Bersubsidi)
“Kalau sudah kurang, rakyat teriak, besok jangan lagi salah rencana. Jangan lagi salah kasih dan jangan ada PPL (penyuluh) atau Kadis (kepala dinas) berbuat salah dengan masalah pupuk subsidi, karena itu rawan,” kata Mentan Syahrul.
Dia juga meminta penyuluh agar melaporkan jika terjadi kecurangan dalam pendistribusian pupuk subsidi. “Kalau begitu, yang saya janjikan kepada penyuluh, kepada dinas yang curang, saya suruh tangkap. Kasih saya datanya. Jangan fitnah. Jangan tuduh. Ini kita bangun demi kepentingan rakyat,” tegas Syahrul.
Syahrul juga berharap kepada jajaran Kementan untuk memastikan nama-nama penerima dan tidak menerima pupuk susbsidi agar tidak salah. “Kasih tahu saya kalau ada pupuk yang lari ke tempat lain. Asal ada datanya, saya pasti sikat,” kata Mentan.
(Baca juga:Mentan Minta Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Diperketat)
Sementara Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi meminta penyuluh untuk terus mendampingi petani menyiapkan e-RDKK. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah akurasi data, kecepatan data, dan dikirim tepat waktu.
“Itu menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pupuk subsidi. Paling penting adalah akurasi lahan, karena inilah sebenarnya yang menentukan alokasi pupuk nasional kita,” tegas Dedi.
Dia menambahkan, selain dampingi petani menyusun e-RDKK, penyuluh juga harus memastikan agar petani mengaplikasikan PPK dengan benar. Yaitu sesuai dengan konsep pemupukan berimbang, yang pada prinsipnya, pemberian sejumlah PPK sesuai kebutuhan tanaman dan tingkat kesuburan tanah.
“Pemupukan berimbang ditujukan agar keseimbangan hara di dalam tanah favorable atau kondusif untuk pertumbuhan tanaman,” kata Dedi Nursyamsi.
(Baca juga:Tenang! Wamentan Bilang Stok Pupuk Bersubsidi Aman)
Dedi juga meminta penyuluh menyampaikan ke petani jika stok pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Tahun lalu, usulan RDKK sebesar 24 juta ton pupuk subsidi untuk berbagai komoditas, tapi ternyata pemerintah hanya mampu mengalokasikan 9 juta ton.
Dedi menyampaikan, kemampuan pabrik pupuk dalam negeri hanya sekitar 13 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebagian diekspor, digunakan di dalam negeri dalam bentuk nonsubsidi, sebagian lagi untuk pupuk subsidi.
“Memang kemampuan pabrik kita memproduksi saat ini memang segitu. Dari 13 juta ton, 9 juta ton untuk pupuk subsidi, sebagian kecil, mungkin sekitar 3 juta ton untuk nonsubsidi, dan 1 juta ton untuk ekspor,” kata Dedi.
Karena itu, Dedi menegaskan pentingnya akurasi data dan diharapkan dapat mendukung program-program Kementan. “Data petani dan lahan itu mestinya tidak banyak berubah paling juga sedikit. Jadi, para penyuluh silakan gunakan data lama tinggal cocokkan di lapangan.
(dar)
Explore More