Batu Bara Mau Dipensiunkan, Sri Mulyani Masih Pusing Soal Dana
Rabu, 15 Desember 2021 - 21:03 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani. Foto/Dok Antara
A
A
A
JAKARTA - Indonesia berkomitmen untuk meninggalkan batu bara dan beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa transisi energi bukan sesuatu yang mudah.
Salah satu sebabnya adalah biaya yang cukup mahal dan pemerintah juga harus memikirkan aspek lain seperti sumber listrik pengganti energi fosil tersebut.
"Nah ini harus diperhitungkan dari sisi berapa dana dibutuhkan untuk retiring, berapa dana dibutuhkan untuk membangun renewable dan bagaimana implikasinya dari keuangan negara. Karena ini sangat penting dari sisi keuangan negara, apakah pajak subsidi atau insentif lainnya yang bisa diberikan untuk melakukan transisi yang baik," ujarnya dalam video virtual, Rabu (15/12/2021).
Baca juga: Sayonara Batu Bara, 23 Negara Sepakat Tinggalkan Emas Hitam Ini
Dalam rangka transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan, lanjut Menkeu, pada 2030 mendatang pemerintah juga berencana menghentikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU secara bertahap guna mengurangi penggunaan batu bara.
"Pertama adalah kriteria non-renewable (energi tak terbarukan) atau coal (batubara) yang mana yang akan diprioritaskan untuk diperpendek atau bahkan di-retired (pensiunkan) dari sisi operasinya. Itu harus ada kejelasan kriteria," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan bahwa saat ini konsumsi listrik turun. Salah satu pemicunya adalah pandemi yang menyebabkan kebijakan bekerja dari rumah sehingga konsumsi listrik di perkantoran menurun. "Pertumbuhan permintaan listrik turun karena kantor sepi, orang-orang enggak kerja (di kantor)," tukasnya.
Baca juga: Prospek Batu Bara Masih Optimistis hingga Tahun 2041
Dia menambahkan, pemerintah bersama Bank Pembangunan Asia atau ADB akan membangun model bisnis untuk diaplikasikan ke depan dalam menopang transisi energi. "Transisi itu pun harus affordable," tandasnya.
Sebelumnya, pada KTT Iklim PBB COP26 bulan November lalu sebanyak 23 negara, termasuk Indonesia menyatakan komitmen untuk meninggalkan batu bara.
Pengumuman ini menyusul dihapusnya pendanaan batu bara, sejalan dengan langkah negara-negara maju menjanjikan dukungan baru untuk membantu negara berkembang merealisasikan transisi ke energi bersih.
Salah satu sebabnya adalah biaya yang cukup mahal dan pemerintah juga harus memikirkan aspek lain seperti sumber listrik pengganti energi fosil tersebut.
"Nah ini harus diperhitungkan dari sisi berapa dana dibutuhkan untuk retiring, berapa dana dibutuhkan untuk membangun renewable dan bagaimana implikasinya dari keuangan negara. Karena ini sangat penting dari sisi keuangan negara, apakah pajak subsidi atau insentif lainnya yang bisa diberikan untuk melakukan transisi yang baik," ujarnya dalam video virtual, Rabu (15/12/2021).
Baca juga: Sayonara Batu Bara, 23 Negara Sepakat Tinggalkan Emas Hitam Ini
Dalam rangka transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan, lanjut Menkeu, pada 2030 mendatang pemerintah juga berencana menghentikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU secara bertahap guna mengurangi penggunaan batu bara.
"Pertama adalah kriteria non-renewable (energi tak terbarukan) atau coal (batubara) yang mana yang akan diprioritaskan untuk diperpendek atau bahkan di-retired (pensiunkan) dari sisi operasinya. Itu harus ada kejelasan kriteria," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan bahwa saat ini konsumsi listrik turun. Salah satu pemicunya adalah pandemi yang menyebabkan kebijakan bekerja dari rumah sehingga konsumsi listrik di perkantoran menurun. "Pertumbuhan permintaan listrik turun karena kantor sepi, orang-orang enggak kerja (di kantor)," tukasnya.
Baca juga: Prospek Batu Bara Masih Optimistis hingga Tahun 2041
Dia menambahkan, pemerintah bersama Bank Pembangunan Asia atau ADB akan membangun model bisnis untuk diaplikasikan ke depan dalam menopang transisi energi. "Transisi itu pun harus affordable," tandasnya.
Sebelumnya, pada KTT Iklim PBB COP26 bulan November lalu sebanyak 23 negara, termasuk Indonesia menyatakan komitmen untuk meninggalkan batu bara.
Pengumuman ini menyusul dihapusnya pendanaan batu bara, sejalan dengan langkah negara-negara maju menjanjikan dukungan baru untuk membantu negara berkembang merealisasikan transisi ke energi bersih.
(ind)
Lihat Juga :
