Ekonom Ingatkan Jangan Kepedean Lihat Capaian APBN
Rabu, 22 Desember 2021 - 14:07 WIB
loading...
Ekonom minta jangan terlalu optimistis melihat pencapaian APBN saat ini. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2021 sebesar Rp611 triliun hingga akhir November tahun ini. Ekonom menilai defisit itu wajar dialami APBN .
"Jangan terlalu optimistis dulu melihat pencapaian APBN sampai 31 Oktober 2021, meskipun terjadi pertumbuhan penerimaan negara tapi faktornya adalah low base effect. Itu wajar karena ekonomi mulai dibuka kembali dan ada normalisasi permintaan ekspor dari mitra dagang utama," kata ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada MNC Portal, Rabu (22/12/2021).
Baca juga: Penerimaan Pajak Naik 17% Jadi Rp1.082,6 Triliun per November 2021
Lanjut Bhima, dibandingkan akhir Oktober 2019, sebenarnya realisasi penerimaan pajak masih lebih rendah saat ini. Per Oktober 2019, realisasi penerimaan perpajakan Rp1.173 triliun, sementara saat ini Rp1.159 triliun.
"Artinya ekonomi belum bisa kembali seperti pra-pandemi. Butuh waktu untuk full recover, dan ini yang perlu diperhatikan pemerintah sehingga jangan lengah," tutur dia.
Menurut Bhima, meski kenaikan harga komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara naik, namun di dalam negeri perlu waspada efek ke inflasi dan belanja subsidi energi yang juga merangkak naik.
"Kenapa pemerintah harus waspada? Kenaikan harga komoditas memang masih untungkan posisi Indonesia saat ini, ada PNBP dari sawit dan batu bara yang naik. Tapi hati-hati, efek ke inflasi dan belanja subsidi energi dalam negeri yang bisa merangkak naik," jelasnya.
Kemudian pemerintah juga menghadapi tekanan pembiayaan utang. Artinya beban bunga masih jadi ancaman fiskal.
Seperti Oktober 2019 lalu, Bhima bilang, penerimaan pajak lebih besar dan pembiayaan utangnya Rp384,5 triliun. Dibanding saat ini pajaknya lebih rendah dan utangnya bertambah Rp608,2 triliun, hampir naik dua kali lipat beban utang barunya.
"Tahun 2022, volatilitas nilai tukar dan kenaikan suku bunga akan membuat porsi pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak makin lebar," tukasnya.
Baca juga: Curhat Kapolda Metro, 21 Tahun Silam saat Jabat Kapolsek Tanah Abang Dipusingkan Balap Liar
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan, posisi belanja negara hingga akhir November 2021 tercatat pada Rp2.310,4 triliun atau 84% dari pagu, tumbuh 0,1% year-on-year (yoy).
Capaian ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp937,3 triliun, belanja non-K/L Rp662 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp711 triliun. Sedangkan realisasi belanja barang K/L tumbuh 24,4% atau mencapai Rp408,9 triliun yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Jangan terlalu optimistis dulu melihat pencapaian APBN sampai 31 Oktober 2021, meskipun terjadi pertumbuhan penerimaan negara tapi faktornya adalah low base effect. Itu wajar karena ekonomi mulai dibuka kembali dan ada normalisasi permintaan ekspor dari mitra dagang utama," kata ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada MNC Portal, Rabu (22/12/2021).
Baca juga: Penerimaan Pajak Naik 17% Jadi Rp1.082,6 Triliun per November 2021
Lanjut Bhima, dibandingkan akhir Oktober 2019, sebenarnya realisasi penerimaan pajak masih lebih rendah saat ini. Per Oktober 2019, realisasi penerimaan perpajakan Rp1.173 triliun, sementara saat ini Rp1.159 triliun.
"Artinya ekonomi belum bisa kembali seperti pra-pandemi. Butuh waktu untuk full recover, dan ini yang perlu diperhatikan pemerintah sehingga jangan lengah," tutur dia.
Menurut Bhima, meski kenaikan harga komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara naik, namun di dalam negeri perlu waspada efek ke inflasi dan belanja subsidi energi yang juga merangkak naik.
"Kenapa pemerintah harus waspada? Kenaikan harga komoditas memang masih untungkan posisi Indonesia saat ini, ada PNBP dari sawit dan batu bara yang naik. Tapi hati-hati, efek ke inflasi dan belanja subsidi energi dalam negeri yang bisa merangkak naik," jelasnya.
Kemudian pemerintah juga menghadapi tekanan pembiayaan utang. Artinya beban bunga masih jadi ancaman fiskal.
Seperti Oktober 2019 lalu, Bhima bilang, penerimaan pajak lebih besar dan pembiayaan utangnya Rp384,5 triliun. Dibanding saat ini pajaknya lebih rendah dan utangnya bertambah Rp608,2 triliun, hampir naik dua kali lipat beban utang barunya.
"Tahun 2022, volatilitas nilai tukar dan kenaikan suku bunga akan membuat porsi pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak makin lebar," tukasnya.
Baca juga: Curhat Kapolda Metro, 21 Tahun Silam saat Jabat Kapolsek Tanah Abang Dipusingkan Balap Liar
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan, posisi belanja negara hingga akhir November 2021 tercatat pada Rp2.310,4 triliun atau 84% dari pagu, tumbuh 0,1% year-on-year (yoy).
Capaian ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp937,3 triliun, belanja non-K/L Rp662 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp711 triliun. Sedangkan realisasi belanja barang K/L tumbuh 24,4% atau mencapai Rp408,9 triliun yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
(uka)
Lihat Juga :
