DPR Apresiasi Direksi Pertamina Berhasil Atasi Ancaman Mogok Serikat Pekerja

JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi direksi Pertamina yang berhasil mengatasi ancaman mogok kerja oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Sehingga sejumlah risiko hambatan pada aktivitas bisnis Pertamina yang sempat menghantui jika mogok kerja benar terjadi akhirnya terselesaikan.

"Saya sangat mengapresiasi usaha direksi, karena Pertamina sendiri pun sedang melakukan konsolidasi yang memerlukan semuanya fokus bersatu," kata Sugeng, dalam penjelasanya, di Jakarta, Senin (3/1/2021).



Pertamina, ia melanjutkan, memang sedang menghadapi tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal yang menjadi tantangan adalah menyangkut tata kelola, karena Pertamina menjadi holding dan sub holding yang kemungkinan akan melaksanakan IPO.

"Urusan itu saja belum selesai, cukup rumit karena menyangkut berbagai hal agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan sebagainya. Sebab itu, dalam keadaan seperti ini memerlukan semuanya fokus bersatu," ujarnya.

Adapun tantangan eksternal bagi Pertamina adalah harga minyak mentah yang fluktuatif. Jika harga minyak mentah terus berada di atas level US$70 per barel, maka di hilir berpotensi merugi sekitar Rp40 triliun setahun.

Di hulu pun sedang mengalami persoalan, yakni Pertamina harus membuktikan bahwa blok-blok yang kembali ke tangan mereka dapat dikelola dengan baik. Salah satunya adalah Blok Rokan.

"Jadi Pertamina sedang bergulat dengan persoalan-persoalan faktor eksternal maupun internal yang luar biasa besar. Oleh sebab itu, semua pihak harus ke sana arahnya,” kata dia.



Sugeng sangat menyayangkan atas langkah mengancam melakukan aksi mogok kerja yang sempat diambil FSPPB. Sebab jika ancaman tersebut benar-benar terjadi jelas dapat menganggu aktivitas perusahaan.

Politisi partai Nasdem ini juga merasa tak habis pikir terhadap desakan FSPPB meminta kenaikan gaji di tengah kondisi yang masih sulit seperti sekarang. Menurutnya, langkah FSPPB tersebut tidak bijak, mengingat gaji pegawai Pertamina sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan pegawai BUMN lain.

"Menuntut kenaikan gaji di saat kondisi seperti ini adalah sebuah aspirasi yang tidak bijak dan kurang memiliki empati," ujar Sugeng.

Ke depan, Sugeng meminta FSPPB mau mengedepankan mekanisme yang ada dan tidak lagi mengancam melakukan aksi mogok kerja, karena hal itu akan menjadi preseden buruk bagi BUMN. “Semuanya ada mekanismenya. Sejauh semuanya transparan, saya kira akan bisa dilalui mekanismenya. Tapi, kalau sudah transparan kemudian masih ada saja yang ancam-ancam, tentu akan ada mekanismenya juga lah,” katanya, menegaskan.

Serikat Pekerja Pertamina ini pun diingatkan agar tidak menjadi suatu gerakan politik yang saling berhadapan dengan manajemen atau direksi. Seharusnya, FSPPB mendorong anggotanya untuk lebih meningkatkan kapasitas, agar bisa berkontribusi lebih baik bagi perusahaan dan negara.

"Jadi harus memberi manfaat positif buat perusahaan, bukan malah menjadi kekuatan politik yang vis a vis berhadapan dengan manajemen atau direksi. Itu cara berpikir yang salah dari tata kelola serikat pekerja, terlebih dalam situasi seperti ini," ujar Sugeng.