Bappenas Ramal hingga 2024 Bencana Alam Bikin Tekor Ekonomi

JAKARTA - Desain pembangunan ekonomi di Indonesia mengalami tantangan besar ke depannya. Indonesia akan mengalami perubahan iklim yang tidak menguntungkan.



Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam menyebut, hingga 2024 mendatang, diperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sangat tinggi. Lantaran, terjadinya bencana alam di mana-mana dan berdampak pada sejumlah sektor ekonomi di Tanah Air.

"Misalnya, suhu diperkirakan semakin lama akan semakin meningkat, baik di laut maupun di daratan Indonesia," ujar Medrilzam kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).

Dia menjelaskan, kenaikan suhu akan berdampak pada sejumlah sektor, termasuk rentan terjadinya gelombang tinggi di pesisir pulau-pulau Indonesia. Bahkan, cuaca ekstrim seperti hujan yang menyebabkan banjir dan longsor hingga cuaca panas menyengat yang menyebabkan kebakaran.



Kondisi-kondisi itu akan memengaruhi produktivitas berbagai sektor fundamental makro ekonomi Tanah Air. Salah satunya bidang pertanian yang mengalami penurunan produksi.

"Ini tentu akan berdampak pada produktivitas sektor terkait seperti pertanian dalam produksi padi yg akan menurun. Di satu sisi, kita juga sedang menghadapi ancaman bencana. Kita mungkin sudah merasakan dampak perubahan iklim dan lima tahun terakhir. La nina itu begitu kuat sehingga sering terjadi banjir dan longsor di mana-mana," katanya.

Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hampir 99% bencana yang terjadi di Indonesia berhubungan dengan hydrometerologi. Hidrometeorologi sendiri terkait dengan isu perubahan iklim secara global.

"Kalau bencana lain seperti vulkanik, tektonik itu relatif kecil dan yang mendominasi bencana hidrometeorologi yang terkait dengan isu perubahan iklim. Dan ini harus kita antisipasi bagaimana caranya mengurangi potensi kerugian ini," tutur dia.



Tantangan lain adalah biodiversity yang dipahami sebagai keanekaragaman hayati. Sumber daya pembangunan Indonesia itu pun mulai terancam karena upaya konservasi belum cukup optimal.