4 penjabat baru BP Migas

Sindonews.com - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) R. Priyono hari ini melantik empat pimpinan baru sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menjawab tuntutan situasi yang membutuhkan penyegaran dan semangat baru.

Pejabat di jajaran pimpinan BPMIGAS yang dilantik antara lain J. Widjonarko sebagai Wakil Kepala BPMIGAS menggantikan Hardiono yang diangkat menjadi Tenaga Ahli, Gde Pradnyana dilantik menjadi Deputi Pengendalian Operasi menggantikan Rudi Rubiandini yang telah menjadi Wakil Menteri ESDM, Gerhard M. Rumeser dilantik menjadi Deputi Umum menggantikan posisi Widjonarko, dan Widhyawan Prawiraatmadja menjadi Deputi Perencanaan menggantikan Haposan Napitupulu yang diangkat menjadi Tenaga Ahli.

“Tantangan diluar cukup banyak, demikian juga di internal yang tidak sederhana. Karena itu, kita perlu perubahan sebab situasi juga sudah berbeda. Dengan adanya darah baru sekarang ini, maka rencana besar BPMIGAS kedepan harus direalisasikan, serta pembentukkan tim yang kuat harus dilakukan. Ke depan akan ada beberapa proyek utama, seperti proyek Banyu Urip yang dikelola Mobil Cepu Ltd, proyek Indonesia Deepwater Development yang dikelola Chevron, proyek Masela yang dikelola Inpex, dan proyek Muarabakau yang dikelola ENI Indonesia. Semua proyek ini harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” ujar Kepala BPMIGAS, R. Priyono dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews.com, Sabtu (21/7/2012).

Dia menyatakan, cost recovery benar-benar harus dapat dikendalikan, sehingga tidak akan pernah ada lagi temuan laporan keuangan yang cacat oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Jangan sampai kontrak kerjasama kita dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sifatnya perdata menjadi menjurus pidana, maka perlu pengendalian cost recovery,” jelasnya.

Kemudian dirinya menyatakan, selain fungsi pengawasan dan pengendalian yang merupakan tugas dan kewenangan BPMIGAS, semangat yang ada dalam Kontrak Kerja Sama antara BPMIGAS dan Kontraktor KKS adalah mitra kerja, bukan hanya birokrasi semata. Karena itu, diperlukan sebuah pendekatan bisnis dan tidak semata birokrasi.

“BPMIGAS adalah investment manager, semua aspek pengendalian harus dalam kerangka menciptakan iklim investasi yang baik, sebab tanpa iklim investasi yang baik maka industri minyak dan gas bumi juga tidak akan baik,” ucap Priyono.

Priyono menegaskan saat ini peran BPMIGAS tidak lagi hanya mendorong peningkatan kapasitas nasional, namun harus mulai mendorong peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah karena kesejahteraan di daerah juga merupakan tanggungjawab bersama. “BPMIGAS telah berhasil meningkatkan kapasitas Nasional, sekarang saatnya untuk mendorong peningkatan kapasitas Daerah, sehingga ada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan Daerah,” tambahnya.

Terkait dengan sejumlah blok migas yang akan habis masa kontraknya mulai tahun ini hingga tahun 2021, dimana terdapat 29 wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan habis kontrak, dia menegaskan agar perencanaan untuk wilayah kerja tersebut harus lebih matang, sehingga tidak ada masalah yang tertinggal ketika wilayah kerja dikembalikan ke Pemerintah. (mai)