Jerih Payah BP2MI Menjaga Pekerja Migran, Tugas Berat di Tengah Anggaran Seret
loading...
Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar kepada para pekerja migran Indonesia (PMI), penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) , penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI)
Ketua AMMI, Nurkhasanah menyesalkan, masih kurangnya perhatian terhadap pekerja migran. Hal itu bisa disimpulkan dari rendahnya anggaran yang diberikan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) , lembaga pemerintah non departemen yang mengurusi perlindungan para pekerja migran Indonesia.
“Bayangkan saja, di saat pandemi COVID-19 yang menyulitkan dan memberi kendala besar, selama dua tahun ini BP2MI bisa menempatkan 169 ribu orang pekerja migran Indonesia di luar negeri. Mereka tak hanya mendapatkan penghasilan bagi kesejahteraan keluarga masing-masing, melainkan mendatangkan devisa untuk negara,” kata Nurkhasanah.
Nurkhasanah mengingatkan, saat ini jerih payah para PMI tersebut mencatatkan sumbangan bagi pemasukan negara rata-rata sebesar Rp 159,6 triliun setiap tahun. Besaran sumbangan devisa negara yang diberikan para pekerja migran itu hanya berselisih Rp 100 miliar dari pemasukan devisa sektor minyak dan gas yang besarnya Rp 159,7 triliun.
“Data itu tidak hanya harus mengubah mindset bahwa negara ini sejatinya negara pelayanan (service), melainkan juga harus mengubah mindset kita untuk menghormati dan menghargai para pekerja migran dengan lebih proporsional,” kata Nurkhasanah.
Untuk itu ia menyatakan bangga dan mengapresiasi BP2MI yang telah berjuang mengegolkan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia keluar sekitar tiga tahun lalu. AMMI juga menyatakan, salut kepada BP2MI, yang tetap komit melaksanakan tugas perlindungan terhadap PMI di tengah minimnya anggaran yang dialokasikan.
Sebagai gambaran, kata Nurkhasanah, untuk melindungi sembilan juta pekerja migran di sekitar 150 negara penempatan, anggaran BP2MI hanya sekitar Rp 260 miliar. “Terbayang beratnya. Hanya mereka yang punya komitmen professional dan rasa kemanusiaan tinggi yang tak hanya mampu bertahan, namun bahkan mencatatkan prestasi-prestasi fenomenal,” ungkapnya.
Prestasi tersebut tak hanya mampu mengayomi para PMI, namun senantiasa melakukan inovasi berkelanjutan terkait pelayanan dan pelindungan kepada PMI, seperti fasilitas lounge dan fast track bagi PMI di bandara, yang juga akan disediakan di bandara-bandara yang menjadi gerbang keberangkatan para PMI.
Ketua AMMI, Nurkhasanah menyesalkan, masih kurangnya perhatian terhadap pekerja migran. Hal itu bisa disimpulkan dari rendahnya anggaran yang diberikan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) , lembaga pemerintah non departemen yang mengurusi perlindungan para pekerja migran Indonesia.
“Bayangkan saja, di saat pandemi COVID-19 yang menyulitkan dan memberi kendala besar, selama dua tahun ini BP2MI bisa menempatkan 169 ribu orang pekerja migran Indonesia di luar negeri. Mereka tak hanya mendapatkan penghasilan bagi kesejahteraan keluarga masing-masing, melainkan mendatangkan devisa untuk negara,” kata Nurkhasanah.
Nurkhasanah mengingatkan, saat ini jerih payah para PMI tersebut mencatatkan sumbangan bagi pemasukan negara rata-rata sebesar Rp 159,6 triliun setiap tahun. Besaran sumbangan devisa negara yang diberikan para pekerja migran itu hanya berselisih Rp 100 miliar dari pemasukan devisa sektor minyak dan gas yang besarnya Rp 159,7 triliun.
“Data itu tidak hanya harus mengubah mindset bahwa negara ini sejatinya negara pelayanan (service), melainkan juga harus mengubah mindset kita untuk menghormati dan menghargai para pekerja migran dengan lebih proporsional,” kata Nurkhasanah.
Untuk itu ia menyatakan bangga dan mengapresiasi BP2MI yang telah berjuang mengegolkan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia keluar sekitar tiga tahun lalu. AMMI juga menyatakan, salut kepada BP2MI, yang tetap komit melaksanakan tugas perlindungan terhadap PMI di tengah minimnya anggaran yang dialokasikan.
Sebagai gambaran, kata Nurkhasanah, untuk melindungi sembilan juta pekerja migran di sekitar 150 negara penempatan, anggaran BP2MI hanya sekitar Rp 260 miliar. “Terbayang beratnya. Hanya mereka yang punya komitmen professional dan rasa kemanusiaan tinggi yang tak hanya mampu bertahan, namun bahkan mencatatkan prestasi-prestasi fenomenal,” ungkapnya.
Prestasi tersebut tak hanya mampu mengayomi para PMI, namun senantiasa melakukan inovasi berkelanjutan terkait pelayanan dan pelindungan kepada PMI, seperti fasilitas lounge dan fast track bagi PMI di bandara, yang juga akan disediakan di bandara-bandara yang menjadi gerbang keberangkatan para PMI.
Explore More