Komite IV DPD Dalami Postur APBN 2022 Bersama Menteri Keuangan

JAKARTA - Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahas kebijakan penjabaran APBN tahun anggaran (TA) 2022 terkait Perpres No 104 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pinjaman dan Alokasi dan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN TA 2022.

Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengungkapkan, pada tahun 2021 terjadi peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp84,9 triliun. Di sisi lain, tren peningkatan SiLPA ini dibarengi dengan tren peningkatan utang pemerintah. Bagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa terhadap total belanja negara pun menurun. Rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap total belanja pemerintah pusat menunjukkan tren peningkatan. Sementara, penyaluran dana TKDD sering terlambat, dan ada resistensi ketentuan alokasi 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).



“Komite IV DPD RI banyak menerima aspirasi, pengaduan dan masukan dari masyarakat mengenai postur APBN 2022. Untuk itu kami akan melakukan pendalaman terhadap postur APBN 2022 dengan Menteri Keuangan," ujar Ketua Komite IV Sukiryanto yang didampingi Wakil Ketua Komite IV DPD RI Darmansyah Husein, Chasthya A Kathmandu, Novita Anakotta, dan Anggota Komite IV lainnya, di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Jakarta, Senin (24/1/2022).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja ini memaparkan mengenai aspek-aspek yang didalami dari DPD RI sesuai kondisi perkembangan ekonomi makro tahun 2021, realisasi sementara APBN TA 2021, postur dan kebijakan APBN TA 2022, dukungan TKDD dalam penanganan Covid-19, peran dan kinerja TKDD TA 2021, serta postur dan kebijakan TKDD TA 2022.

"Kondisi Covid-19 mempengaruhi segala aspek ekonomi bahkan di seluruh dunia, kasus kumulatf 1,6% dari jumlah populasi di Indonesia saat ini masih relatif rendah dibanding negara lainnya. Varian Omicron sudah masuk kita melihat kenaikan meningkat, pemerintah selalu sidang kabinet rutin mengevaluasi ini," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, realisasi belanja APBD Desember 2021 lebih rendah 2,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Namun, pertumbuhan terjadi pada belanja kesehatan 10,6% dan ekonomi 89,6%. Sedangkan belanja pendidikan tumbuh 3,1%. Selain itu, pemerintah dalam melakukan peningkatan akselerasi vaksinasi sudah dalam jalur untuk mencapai 70% dari populasi.

"Di samping itu, Kementerian Keuangan tidak melihat satu aspek dari perekonomian, Covid-19 memukul ekonomi semua negara termasuk Indonesia, posisi utang masih lebih rendah dari PDB sekitar 42%, dibanding negara-negara maju yang utangnya lebih dari 100% PDB-nya," lanjutnya.

Langkah pemulihan ekonomi Pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif pendapatan negara melebihi target, belanja negara optimal, pembiayaan anggaran yang lebih efisien di tahun 2021 menjadi modal positif untuk transisi menuju konsolidasi fiskal tahun 2023.

"Tahun 2022 meski sudah menginjak 3 tahun Covid-19 tantangan masih berat, di level negara-negara G-20 kompleksitas kebijakan pemerintah masih mendominasi, Indonesia akan terus menjaga pasar keuangan meskipun dari sisi subsidi pemerintah terhadap berbagai sektor akan naik," ungkap Sri Mulyani.

Realisasi TKDD tahun 2021 tercatat mencapai Rp785,7 triliun (98,8% dari APBN) untuk mendukung daerah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan utang Rp867,4 triliun (73,7% APBN) berkurang hingga Rp310 triliun dari target APBN 2021 seiring menurunnya defisit APBN.

"Hal ini dikarenakan membaiknya penerimaan negara menurunkan defisit, optimalisasi penggunaan SAL, pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program, dukungan koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia (SKB III), pembiayaan utang selain untuk menutup defisit juga dipergunakan untuk pembiayaan investasi (BUMN dan BLU).



Sementara itu, postur dan kebijakan APBN TA 2022 melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan reformasi struktural. Program PEN 2022 yang akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai Rp455,62 triliun. Sementara, penggunaan TKDD 2022 diarahkan untuk belanja belanja strategis, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan SDM, serta kualitas pelayanan publik.

"Menanggapi pertanyaan para senator mengenai pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) baru, karena sudah dimandatkan dalam UU maka nanti diukur dan dilihat pada rencana induk. Akan tetapi, saat ini belum bisa diungkapkan besarannya karena belum masuk dalam APBN 2022," jelas Menkeu.

Menutup rapat, Ketua Komite IV Sukiryanto menegaskan bahwa Komite IV DPD RI mengapresiasi capaian dan kinerja APBN 2021, khususnya penerimaan pajak yang mencpai 103,9% terhadap APBN. Komite IV DPD RI juga mendukung kebijakan TKDD guna mendukung penanganan Covid-19, serta kebijakan PC PEN tahun 2022.

"Dalam pengalokasian anggaran pembangunan IKN, agar melibatkan DPD RI selain itu perlu sinergitas dengan Komite IV dalam hal pengawasan pelaksanaan APBN, sosialisasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional tahun 2022," pungkas Sukiryanto.