APBD Rp1,6 triliun, pembangunan Depok diklaim berhasil

Sindonews.com - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di hadapan sidang paripurna DPRD Depok. Dia memamparkan berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai selama 2012.

Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang No 32/2004, tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD atas penyelenggaraan APBD, tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

LKPJ yang disampaikan menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan, yang meliputi urusan wajib, dan urusan pilihan, serta realisasi indikator kinerja sasaran dari misi kota yang terdiri dari 29 indikator kinerja, indikator lainnya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2006-2025.

Dalam 7 tahun terakhir, kata dia, Depok berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,18 persen. "Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun terakhir (2011) yang dipublikasikan BPS pada tahun 2012 adalah sebesar 6,58 persen. Seiring dengan kemajuan pesat dan pertumbuhan penduduk, Kota Depok dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dicarikan solusinya," tuturnya di DPRD Depok, Senin (1/4/2013).

Realisasi pendapatan daerah yakni Rp1,634 triliun. Pendapatan asli daerah berhasil melampaui target yaitu sebesar Rp474,7 miliar. "Sementara realisasi penerimaan dana berimbang yakni Rp815,9 miliar. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah hampir mencapai target (95,76 persen) sebesar Rp344,26 miliar," ungkap Nur Mahmudi.

Sementara, belanja daerah realisasinya mencapai Rp1,3 triliun. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp664,651 miliar. "Realisasi belanja langsung mencapai Rp706,7 miliar. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp309 miliar, dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,8 miliar. Dan ini semua sudah tercapai dengan baik," tegasnya.

Namun, dia mengakui masih banyak kekurangan dan masih kurang terserapnya beberapa belanja urusan tersebut. Pada umumnya terkait faktor-faktor yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya, seperti adanya kebijakan dan kurang dukungan dari pedoman pelaksanaan dari pemerintah pusat atau pemprov sehingga kegiatan tertunda atau tidak bisa dilaksanakan khususnya terkait pembebasan lahan.

"Tidak tercapainya target pada beberapa program dan kegiatan terkait dengan faktor eksternal dan regulasi, serta faktor internal akan terus kami perbaiki. Salah satunya tadi Angka Kematian Ibu, Pelaksanaan E-KTP, Penanganan TBC, dan pengangguran masih 10 persen," tandasnya.