Kawasan ekonomi Parepare dinilai tidak efektif

Sindonews.com - Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) yang dibentuk pemerintah pusat, dinilai tidak efektif untuk mempromosikan sumber potensi yang ada di daerah.

Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sjamsu Alam mengatakan, seharusnya Kapet yang dibentuk pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa lebih maksimal mempromosikan potensi usaha yang bisa meningkatkan daerah. "Namun, menurut saya tidak terlalu efektif," katanya, Senin (1/4/2013).

Menurut Sjamsu, Kapet sudah lama dibentuk di kota Parepare. Namun, kerjanya tidak terlalu terlihat. "Saya juga tidak tahu mengapa. Seharusnya Kapet ini yang melihat beberapa potensi, kemudian disampaikan keluar daerah, supaya ada investor tertarik menanamkan modal," jelasnya.

Sebagai pemerintah kota, lanjut dia, pihaknya tetap akan tunduk dengan pemerintah pusat. "Ini kan pemerintah pusat yang bentuk dan menggunakan anggaran pusat, jadi kami hanya ikut saja, karena dengan dibentuknya hal ini tentu untuk perbaikan perekonomian," bebernya.

Terkait kabar adanya permintaan membubarkan Kapet karena tidak ada manfaatnya kepada pemerintah kota, Sjamsu enggan berkomentar banyak. "Yang jelas semuanya tergantung pemerintah pusat, di daerah pasti akan ikut saja," tegasnya.

Sementara, mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Muhammada Ridha Ali yang dikonfirmasi mengenai Kapet ini mengatakan, pihaknya tidak pernah melihat apa kinerja Kapet di kota Parepare. "Belum ada secara fisik maupun non fisik kinerja dari Kapet ini," katanya.

Bukan hanya itu, kata Ridha Ali, sebagai lembaga yang dibentuk perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, seharusnya Kapet bisa memberikan kontribusi besar pada daerah terkhusus pengembangan perekonomian.

"Seperti lahan yang ada di Kipas (Kawasan Insdustri Parepare), seharusnya Kapet sudah mempromisokan dan berkodinasi dengan pemkot," ujarnya.

Karena itu, dia menegaskan, jika tidak berfungsi harus dibubarkan saja. "Hanya menghabiskan anggaran pemerintah saja," pungkasnya.