Kartu kompensasi BBM akan dibagikan 6 Juni

Sindonews.com - Sebanyak 15,5 juta masyarakat yang akan menerima kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan diberikan kartu. Rencananya kartu ini akan dikirim pada 6 Juni.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto mengatakan, kartu seperti kartu kredit itu merekam semua data penerima bantuan.

Bagi yang menerima kartu ini maka akan mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurutnya, penggunaan kartu ini untuk mengurangi kesalahan target dalam pemberian bantuan. Dia mengakui, pemberian kompensasi BBM sebelumnya tidak tepat sasaran. Karena kurangnya koordinasi antar kementerian.

"Dengan pengiriman kartu ini, kita akan tahu data konkret masyarakat yang berhak menerima kompensasi kenaikan BBM," katanya pada Rajawali Foundation Asia Public Policy Forum 2013, Rabu (29/5/2013).

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI itu menyatakan, PT Pos Indonesia yang bertugas mengirimkan kartu ini secara langsung.

Sementara, koordinator keseluruhan dalam pembagian dana kompensasi ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono. Untuk program BSM akan langsung ditangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan dibagikan melalui sekolah masing-masing.

Dia menjelaskan, untuk Raskin pemerintah akan menaikkan kuotanya dari 12 kali sebulan menjadi 15 kali sebulan. Kemudian untuk PKH, satuan biayanya akan dinaikkan dari Rp1,4 juta per keluarga menjadi Rp1,8 juta per keluarga.

Sementara, BLSM untuk sasaran 15 juta rumah tangga akan menerima Rp150 ribu per bulan. BLSM akan diberikan untuk lima bulan dengan periode pembayaran dua kali. Pertama per dua bulan sekali dan terakhir per tiga bulan sekali.

Sedangkan sasaran BSM yang awalnya untuk 8 juta siswa dinaikkan menjadi 18 juta siswa di sekolah negeri dan madrasah. "Jika tepat sasaran, empat kompensasi ini akan mensejahterakan mereka meski BBM naik," terangnya.

Pimpinan AusAid Foundation Indonesia, Jacqui de Lacy siap mendukung Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam mengembangkan pusat data terpadu.

Bantuan ini diharapkan agar program perlindungan sosial dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini tepat sasaran. Dia mengungkapkan, basis data yang terpadu memang penting agar perlindungan sosial yang diberikan dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Selain itu, mereka juga akan mendukung pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Jacqui menjelaskan, sejak 2009-2014 pihaknya sudah mengalokasikan AUD57 juta untuk mendukung perbaikan dan perluasan sistem perlindungan sosial di Indonesia.

"Program ini didasari hubungan yang kuat dengan pemerintah Indonesia untuk membentuk dan mempertahankan jejaring pengaman sosial yang terjangkau," ujarnya di Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Dia menerangkan, subsidi ke masyarakat yang tidak mampu harus diberikan kepada keluarga miskin dan paling rentan. Agar kedepannya dapat berinvestasi di masa depan dengan memastikan anak-anak bersekolah.

Selain itu, juga memberikan mereka makanan bergizi dan cukup. Pemerintah juga harus memastikan perawatan kesehatan yang memadai bagi masyarakat tidak mampu.

Direktur Rajawali Foundation, Agung Binantoro menuturkan, forum ini bertujuan agar para pembuat kebijakan di Asia dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Sehingga memperkuat jaringan kebijakan.

Terutama, kata dia, pada kebijakan penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial. Hasil dari forum ini akan diserahkan ke TNP2K.

Selanjutnya hasil rumusan akan dilaksanakan oleh kementerian terkait. "Bappenas akan berkoordinasi dengan TNP2K bersama perwakilan masyarakat dan organisasi internasional dalam penerapan rekomendasi rumusan ini," pungkasnya.