Amankan Stok Pangan Lewat Gerakan Percepatan Olah Tanah dan Tanam
Sabtu, 20 Juni 2020 - 14:56 WIB
loading...
Provinsi Banten terus giat mewujudkan gerakan Percepatan Olah Tanah dan Tanam (GPOT) yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Foto/Dok
A
A
A
BANTEN - Provinsi Banten terus giat mewujudkan gerakan Percepatan Olah Tanah dan Tanam (GPOT) yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, Agus M Tauchid memperhitungkan, kekuatan pangan Banten ditentukan di pertanaman Juni-September.
(Baca Juga: SYL Minta Jajaran Kementan Tancap Gas Kawal Ketahanan Pangan )
“Titik tekan kita utamanya ada tiga bulan, Juli- Agustus – September. Pertanaman Juli akan menentukan di bulan September, Agustus akan sangat menentukan di bulan September dan September menentukan di bulan Januari,“ urainya dalam video conference Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan tanam di provinsi Banten.
Menurutnya, jika Banten gagal di tiga bulan ini akan mengancam ketersediaan pangan dibulan yang krusial yakni November, Desember dan Januari. Data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) provinsi Banten menyebutkan kemarau tahun ini kondisi kemarau basah. Dan ini menjadi peluang bagi dinas kabupaten/kota untuk memanfaatkannya dan mendorong Gerakan Percepatan Olah dan Tanam (GPOT).
“Teman-teman di lapangan saya harapkan tidak kehilangan momentum memanfaatkan Kondisi kemarau basah. Diberbagai kabupaten masih banyak air. Potensi ini agar dimanfaatkan untuk percepatan olah dan tanam, “ ujar Agus.
Dikatakan oleh Agus, sejumlah langkah untuk mendukung GPOT di Banten telah disiapkan diantaranya alokasi ketersediaan benih baik dari APBN maupun APBD dan Cadangan Benih Daerah (CBD). “Kondisi-kondisi pasca bencana, pengembangan varietas diluar APBN, APBD banten sudah menyiapkan melalui CBD,“ jelasnya.
Lebih lanjut Agus juga menambahkan Brigade alsintan di provinsi, kabupaten/kota dan kodim juga menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Sedangkan terkait pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) provinsi Banten Agus meminta kadis kabupaten/kota agar meningkatkan peran Kostratani di BPP sebagai simpul koordinasi tingkat kecamatan.
“Kalaupun terjadi penggantian petugas (disisi pelaksana teknis) di tingkat kecamatan saya harap tidak berimbas pada sistim pelaporan sehingga menimbulkan kesan LTT Banten sedikit,” tutur Agus.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi selaku Penanggungjawab Tim Supervisi dan Pendampingan Program Utama Kementan di Provinsi Banten, mengatakan Provinsi Banten masuk 10 besar penghasil beras di Indonesia.
Oleh karena itu Banten menjadi andalan dan harapan untuk menjaga buffer stock pangan seluruh tanah air. “Pangan di Banten bukan untuk orang Banten saja tepapi juga untuk provinsi lain yang belum mencukupi, yang paling dekat DKI Jakarta,“ terang Dedi.
Dedi menambahkan Kementan terus mendorong gerakan percepatan olah dan tanam (GPOT), untuk itu diharapkan proses olah tanah dan tanam agar dipercepat. “Kalau olah tanah dan tanamnya dipercepat berarti produksinya juga cepat, dengan produksi yang dipercepat berarti ketersediaan pangan juga dipercepat. Itu artinya pangan kita akan aman," tutur Dedi.
Terkait upaya guna tercapainya GPOT ini, Dedi menjelaskan Kementan sudah menunjuk para pendamping di setiap provinsi dengan tugas penguatan data luas tanam, percepatan tanam khususnya padi dan jagung dan pelaksanaan GPOT.
Disamping itu, fokus dari pengawalan sendiri adalah kondisi pertanaman, informasi sumber air, sarana pengairan, sarana olah tanah dan benih, lalu gerakan percepatan olah dan tanam.
Gerakan percepatan olah dan tanam merupakan gerak cepat antisipasi krisis pangan yang digaungkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Gerakan ini digencarkan diberbagai daerah yang menjadi lumbung padi di Indonesia dengan target seluas 5,6 juta hektar.
“Butuh kebersamaan untuk memastikan pertanian bisa berjalan dengan akselerasi cepat. Jika semua bergerak bersama maka bisa dipastikan kondisi pangan kita aman sampai akhir tahun,“ kata Mentan SYL.
(Baca Juga: SYL Minta Jajaran Kementan Tancap Gas Kawal Ketahanan Pangan )
“Titik tekan kita utamanya ada tiga bulan, Juli- Agustus – September. Pertanaman Juli akan menentukan di bulan September, Agustus akan sangat menentukan di bulan September dan September menentukan di bulan Januari,“ urainya dalam video conference Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan tanam di provinsi Banten.
Menurutnya, jika Banten gagal di tiga bulan ini akan mengancam ketersediaan pangan dibulan yang krusial yakni November, Desember dan Januari. Data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) provinsi Banten menyebutkan kemarau tahun ini kondisi kemarau basah. Dan ini menjadi peluang bagi dinas kabupaten/kota untuk memanfaatkannya dan mendorong Gerakan Percepatan Olah dan Tanam (GPOT).
“Teman-teman di lapangan saya harapkan tidak kehilangan momentum memanfaatkan Kondisi kemarau basah. Diberbagai kabupaten masih banyak air. Potensi ini agar dimanfaatkan untuk percepatan olah dan tanam, “ ujar Agus.
Dikatakan oleh Agus, sejumlah langkah untuk mendukung GPOT di Banten telah disiapkan diantaranya alokasi ketersediaan benih baik dari APBN maupun APBD dan Cadangan Benih Daerah (CBD). “Kondisi-kondisi pasca bencana, pengembangan varietas diluar APBN, APBD banten sudah menyiapkan melalui CBD,“ jelasnya.
Lebih lanjut Agus juga menambahkan Brigade alsintan di provinsi, kabupaten/kota dan kodim juga menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Sedangkan terkait pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) provinsi Banten Agus meminta kadis kabupaten/kota agar meningkatkan peran Kostratani di BPP sebagai simpul koordinasi tingkat kecamatan.
“Kalaupun terjadi penggantian petugas (disisi pelaksana teknis) di tingkat kecamatan saya harap tidak berimbas pada sistim pelaporan sehingga menimbulkan kesan LTT Banten sedikit,” tutur Agus.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi selaku Penanggungjawab Tim Supervisi dan Pendampingan Program Utama Kementan di Provinsi Banten, mengatakan Provinsi Banten masuk 10 besar penghasil beras di Indonesia.
Oleh karena itu Banten menjadi andalan dan harapan untuk menjaga buffer stock pangan seluruh tanah air. “Pangan di Banten bukan untuk orang Banten saja tepapi juga untuk provinsi lain yang belum mencukupi, yang paling dekat DKI Jakarta,“ terang Dedi.
Dedi menambahkan Kementan terus mendorong gerakan percepatan olah dan tanam (GPOT), untuk itu diharapkan proses olah tanah dan tanam agar dipercepat. “Kalau olah tanah dan tanamnya dipercepat berarti produksinya juga cepat, dengan produksi yang dipercepat berarti ketersediaan pangan juga dipercepat. Itu artinya pangan kita akan aman," tutur Dedi.
Terkait upaya guna tercapainya GPOT ini, Dedi menjelaskan Kementan sudah menunjuk para pendamping di setiap provinsi dengan tugas penguatan data luas tanam, percepatan tanam khususnya padi dan jagung dan pelaksanaan GPOT.
Disamping itu, fokus dari pengawalan sendiri adalah kondisi pertanaman, informasi sumber air, sarana pengairan, sarana olah tanah dan benih, lalu gerakan percepatan olah dan tanam.
Gerakan percepatan olah dan tanam merupakan gerak cepat antisipasi krisis pangan yang digaungkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Gerakan ini digencarkan diberbagai daerah yang menjadi lumbung padi di Indonesia dengan target seluas 5,6 juta hektar.
“Butuh kebersamaan untuk memastikan pertanian bisa berjalan dengan akselerasi cepat. Jika semua bergerak bersama maka bisa dipastikan kondisi pangan kita aman sampai akhir tahun,“ kata Mentan SYL.
(akr)
Lihat Juga :
