Kajian KPK Temukan Kartu Prakerja Bermasalah, Ini Kata Menko Airlangga
Senin, 22 Juni 2020 - 15:35 WIB
loading...
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menanggapi kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap program kartu prakerja yang menemukan setidaknya kurang lebih ada empat masalah utama. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menanggapi kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap program kartu prakerja yang menemukan setidaknya kurang lebih ada empat masalah utama. Mulai dari soal pendaftaran, penggunaan anggaran, kemitraan hingga metode pelaksanaan program pelatihan secara daring atau online.
Menanggapi hal itu Menko Airlangga Hartato mengatakan, kajian KPK tersebut merupakan respons dari surat yang dikirimkan Kemenko Perekonomian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sesungguhnya KPK itu merespons dari surat yang dikirimkan kemenko perekonomian, surat tersebut menindak lanjuti peraturan presiden atas rekomendasi dan presiden beberapa kali menegaskan tentang PEN,"ujar Airlangga di DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020).
(Baca Juga: Ini Dia 7 Rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja )
Menurut Airlangga menerangkan, kajian KPK tersebut merupakan respons dari surat yang dikirimkan Kemenko Perekonomian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden. Ada satu rekomendasi dan presiden beberapa kali menegaskan telah ditangani Kemenko Perekonomian
Sebagai informasi saat ini payung hukum penyelenggaran kartu Prakerja adalah Perpres No.36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Sebelumnya KPK menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja dan meminta agar program ini ditunda, dievaluasi dan diperbaiki.
KPK menilai program ini sarat konflik kepentingan dan rawan diselewengkan. KPK menyatakan ada sejumlah persoalan pada program Kartu Prakerja. Hal itu disampaikan setelah lembaga pimpinan Firli Bahuri melakukan kajian program yang banyak menyedot perhatian publik ini.
KPK menyoroti empat hal terkait program ini. Pertama, soal pendaftaran. Lalu penggunaan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta juga dinilai tidak efisien.
Menanggapi hal itu Menko Airlangga Hartato mengatakan, kajian KPK tersebut merupakan respons dari surat yang dikirimkan Kemenko Perekonomian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sesungguhnya KPK itu merespons dari surat yang dikirimkan kemenko perekonomian, surat tersebut menindak lanjuti peraturan presiden atas rekomendasi dan presiden beberapa kali menegaskan tentang PEN,"ujar Airlangga di DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020).
(Baca Juga: Ini Dia 7 Rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja )
Menurut Airlangga menerangkan, kajian KPK tersebut merupakan respons dari surat yang dikirimkan Kemenko Perekonomian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden. Ada satu rekomendasi dan presiden beberapa kali menegaskan telah ditangani Kemenko Perekonomian
Sebagai informasi saat ini payung hukum penyelenggaran kartu Prakerja adalah Perpres No.36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Sebelumnya KPK menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja dan meminta agar program ini ditunda, dievaluasi dan diperbaiki.
KPK menilai program ini sarat konflik kepentingan dan rawan diselewengkan. KPK menyatakan ada sejumlah persoalan pada program Kartu Prakerja. Hal itu disampaikan setelah lembaga pimpinan Firli Bahuri melakukan kajian program yang banyak menyedot perhatian publik ini.
KPK menyoroti empat hal terkait program ini. Pertama, soal pendaftaran. Lalu penggunaan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta juga dinilai tidak efisien.
Lihat Juga :
