Utang Pemerintah Tembus Rp7.123,62 Triliun, Ekonom: Titik Kritis

Rabu, 03 Agustus 2022 - 08:39 WIB
loading...
A A A
Lebih lanjut ia menyebut, terkait pemanfaatan utang, porsi belanja pemerintah untuk belanja barang dan belanja pegawai masih tinggi sehingga dipersepsikan utang untuk hal yang kurang produktif. Sementara pembiayaan utang untuk infrastruktur pun menuai masalah.

"Infrastruktur masif dibangun tapi biaya logistik turunnya kecil sekali, masih 23,5% dari PDB. Konten impor besi baja, mesin dalam proyek infrastruktur juga jadi beban terhadap transaksi berjalan. Inilah yang disebut utang tidak dilakukan secara terukur," urainya.

Oleh sebab itu, Bhima menyarankan, sebaiknya pemerintah menunda dahulu belanja infrastruktur khususnya infrastruktur yang mengalami cost overun, konten impornya tinggi dan kurang berdampak pada penurunan biaya logistik.



Kemudian beberapa infrastruktur mega-proyek terpaksa harus dikorbankan agar ruang fiskal bisa lebih lega.

"Pemerintah juga bisa merevisi lagi rencana pemberian PMN ke BUMN tahun 2023, tidak semua BUMN harus dikucurkan pendanaan, terlebih setoran dividennya kecil," tutur Bhima.

Saran berikutnya, yakini cara penarikan utang melalui SBN sebaiknya diredam, dan lebih memperbesar porsi pinjaman bilateral dan multilateral atau berbasis pada proyek sehingga beban bunga bisa di kurangi.

Dalam forum G20, lanjutnya, pemerintah bisa mendorong debt relief bagi negara berkembang termasuk Indonesia agar mendapat pengurangan beban pokok utang terutama terhadap utang China, baik utang pemerintah maupun utang BUMN.

Menurut Direktur Celios itu, sah-sah saja Indonesia meminta keringanan utang, karena sebelumnya utang juga digunakan untuk pendanaan selama pandemi. "Pemerintah perlu burden sharing atau membagi beban dengan para kreditur," pungkasnya.

Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2432 seconds (0.1#10.140)