Gotong-royong Membangun Masa Depan Investasi Hijau di Indonesia

"Upaya pengurangan emisi karbon dilakukan salah satunya melalui program transisi energi berbasis EBT serta pengembangan mobil listrik dan ekosistem pendukungnya seperti industri baterai dalam waktu dekat," ucap Indra.

Baca Juga: Luhut Sebut Potensi Investasi Ekonomi Hijau di Kaltara Tembus Rp1.887 Triliun

Menyadari banyak program yang telah dilakukan di tingkat kabupaten, para pihak berkumpul dan memprakarsai Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF) untuk mempertemukan inisiatif-inisiatif yang telah ada dan dapat didorong untuk dapat memobilisasi pendanaan hijau dan dukungan swasta maupun pemerintah masuk untuk mendukung komitmen bersama pemerintah terhadap agenda iklim dan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara holistik, dialog dapat mengidentifikasi tantangan, peluang, dan prioritas di tingkat yurisdiksi untuk mencapai solusi yang terukur.

Dalam paparan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam yang dibawakan oleh Staf Perencanaan BAPPENAS, Irfan Yananto tentang mengarustamakan pendekatan yurisdiksi dalam penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan, beliau menegaskan, pada momentum G20 mendatang, Indonesia akan memperkuat kolaborasi tingkat global dalam mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

"BAPPENAS akan memimpin Development Working Group (DWG) melalui 3 fokus area, yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, memastikan ketahanan terhadap guncangan melalui perlindungan sosial yang adaptif, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan rendah karbon melalui program ekonomi hijau dan ekonomi biru," beber Irfan.

Contoh dari JA yang tengah berkembang saat ini adalah konservasi hutan dan produksi komoditas berkelanjutan yang telah dilaksanakan melalui pendekatan multi-stakeholder yang diselenggarakan oleh organisasi dan dari sisi pemerintahan.

Seperti yang disampaikan oleh OJK Secondee, Environmental Department OECD Istiana Maftuchah dalam kesempatan berdiskusi, proses penulisan panduan taksonomi hijau dan biru, OJK bekerja sama dengan 8 kementerian terkait dan industri tertentu sebagai vocal point penerapan yurisdiksi antarnegara.

Namun untuk mempertegas struktur dan mekanisme pendanaannya, dibutuhkan panduan yang bisa selaras dan digunakan oleh seluruh pihak, terutama bagi sektor finansial. Panduan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi sektor terkait dalam menciptakan inovasi penanggulangan perubahan iklim di Indonesia.