DPR Sebut Listrik 450 VA Mau Dihapus, Kementerian ESDM: Itu Bukan Kesepakatan!
Selasa, 13 September 2022 - 14:12 WIB
loading...
Hingga kini belum pasti soal penghapusan listrik bedaya 450 VA. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menampik kabar bahwa daya listrik rumah tangga 450 Volt Ampere (VA) akan dihapus. Sampai saat ini dipastikan belum ada keputusan terkait daya listrik 450 VA dihapus.
Baca juga: Menyusul Bensin Premium, Daya Listrik 450 VA Bakal Dihapus
"Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan," kata Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada awak media, Selasa (13/9/2022).
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Dia menuturkan bahwa subsidi listrik didorong agar tepat sasaran atau kepada orang-orang yang tidak mampu. Pengelompokan orang tidak mampu itu mengacu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan bahwa masyarakat miskin dengan daya listrik 450 VA akan dinaikkan menjadi 900 VA dan 900 VA menjadi 1.200 VA.
"Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA," kata Said dalam rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang APBN 2023, Senin (12/9/2022).
Niat Said mendorong pemerintah menghilangkan penggunaan listrik 450 VA itu ditujukan untuk menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami kelebihan pasokan (oversupply).
Berdasarkan catatannya, PLN sedang mengalami oversupply listrik sebanyak 6 gigawatt (GW) saat ini. Tak cukup sampai di situ, tahun depan akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan pasokan sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW.
Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong produksi listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Jika listrik dari EBT itu masuk pada 2030, kata Said, kemungkinan oversupply listrik yang dihadapi PLN bisa semakin bengkak menjadi 41 GW.
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay, harus bayar Rp3 triliun. Maka menurut hemat saya kenapa kita nggak ambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan, yang pertama ini legasi kita bersama. Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA. Kita naikkan saja kebijakannya bahwa untuk yang di bawah garis kemiskin dan rentan minimal 900 VA," katanya.
Menurut dia, penggunaan listrik masyarakat dengan daya listrik 450 VA sudah tidak zaman lagi. Peningkatan daya 450 VA ke 900 VA dan 900 VA ke 1.200 VA juga disebut bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan PLN.
Baca juga: Tokoh Muhammadiyah dan NU Apresiasi Sikap Kapolri dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J
"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan nggak perlu biaya. PLN tinggal datang otak-atik kotak meteran," kata Said.
Baca juga: Menyusul Bensin Premium, Daya Listrik 450 VA Bakal Dihapus
"Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan," kata Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada awak media, Selasa (13/9/2022).
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Dia menuturkan bahwa subsidi listrik didorong agar tepat sasaran atau kepada orang-orang yang tidak mampu. Pengelompokan orang tidak mampu itu mengacu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan bahwa masyarakat miskin dengan daya listrik 450 VA akan dinaikkan menjadi 900 VA dan 900 VA menjadi 1.200 VA.
"Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA," kata Said dalam rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang APBN 2023, Senin (12/9/2022).
Niat Said mendorong pemerintah menghilangkan penggunaan listrik 450 VA itu ditujukan untuk menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami kelebihan pasokan (oversupply).
Berdasarkan catatannya, PLN sedang mengalami oversupply listrik sebanyak 6 gigawatt (GW) saat ini. Tak cukup sampai di situ, tahun depan akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan pasokan sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW.
Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong produksi listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Jika listrik dari EBT itu masuk pada 2030, kata Said, kemungkinan oversupply listrik yang dihadapi PLN bisa semakin bengkak menjadi 41 GW.
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay, harus bayar Rp3 triliun. Maka menurut hemat saya kenapa kita nggak ambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan, yang pertama ini legasi kita bersama. Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA. Kita naikkan saja kebijakannya bahwa untuk yang di bawah garis kemiskin dan rentan minimal 900 VA," katanya.
Menurut dia, penggunaan listrik masyarakat dengan daya listrik 450 VA sudah tidak zaman lagi. Peningkatan daya 450 VA ke 900 VA dan 900 VA ke 1.200 VA juga disebut bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan PLN.
Baca juga: Tokoh Muhammadiyah dan NU Apresiasi Sikap Kapolri dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J
"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan nggak perlu biaya. PLN tinggal datang otak-atik kotak meteran," kata Said.
(uka)
Lihat Juga :
