Percepat Inklusi Keuangan Masyarakat, OJK Gelar Bulan Literasi Keuangan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Literasi dan inklusi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi juga telah menetapkan target inklusi keuangan nasional pada tahun 2024 sebesar 90 persen. OJK berkomitmen untuk terus melakukan percepatan perluasan akses atau inklusi keuangan masyarakat guna mendukung prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan nasional.
"Melalui kemudahan akses keuangan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam merencanakan keuangannya seperti untuk menabung, mendukung kegiatan usaha, berinvestasi dan melakukan proteksi aset atau jiwanya,” kata Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dalam konferensi pers Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 yang digelar di Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Friderica, lebih lanjut mengatakan semakin melek masyarakat terhadap produk jasa keuangan maka semakin kecil kemungkinan masyarakat menjadi korban investasi bodong atau pinjol ilegal.
Untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening tabungan, OJK bersama dengan kementerian/lembaga beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 pada Oktober ini dengan tema 'Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat’.
Sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan setiap bulan Oktober, ungkap Frederica, BIK diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka percepatan pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurutnya, perluasan akses keuangan masyarakat akan membantu memperkuat perekonomian nasional. OJK sejak 2016 menginisiasi bulan Oktober sebagai BIK yang diselenggarakan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
"Bulan Inklusi Keuangan digelar guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024 serta mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Friderica.
Berbagai program yang secara fokus dilakukan OJK untuk kebijakan perluasan akses keuangan masyarakat ini antara lain:
1. Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait guna meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
"Melalui kemudahan akses keuangan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam merencanakan keuangannya seperti untuk menabung, mendukung kegiatan usaha, berinvestasi dan melakukan proteksi aset atau jiwanya,” kata Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dalam konferensi pers Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 yang digelar di Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Friderica, lebih lanjut mengatakan semakin melek masyarakat terhadap produk jasa keuangan maka semakin kecil kemungkinan masyarakat menjadi korban investasi bodong atau pinjol ilegal.
Untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening tabungan, OJK bersama dengan kementerian/lembaga beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 pada Oktober ini dengan tema 'Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat’.
Sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan setiap bulan Oktober, ungkap Frederica, BIK diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka percepatan pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurutnya, perluasan akses keuangan masyarakat akan membantu memperkuat perekonomian nasional. OJK sejak 2016 menginisiasi bulan Oktober sebagai BIK yang diselenggarakan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
"Bulan Inklusi Keuangan digelar guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024 serta mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Friderica.
Berbagai program yang secara fokus dilakukan OJK untuk kebijakan perluasan akses keuangan masyarakat ini antara lain:
1. Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait guna meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.