SPBU VIVO Akan Jual BBM Setara Pertalite, Bagaimana Izinnya?
loading...
Kementerian ESDM menanggapi kabar bahwa PT Vivo Energy Indonesia selaku operator SPBU Vivo bakal menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) setara Pertalite atau dengan jenis RON 90. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian ESDM menanggapi kabar bahwa PT Vivo Energy Indonesia selaku operator SPBU Vivo bakal menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) setara Pertalite atau dengan jenis RON 90 . BBM baru keluaran swasta itu akan bersaing dengan BBM Pertalite milik Pertamina yang memiliki nilai oktan sama.
Kabar ini diperkuat saat totem SPBU VIVO mencantumkan nama Revvo 90, tapi belum menampilkan harganya. Pemerintah sendiri telah memutuskan untuk menghapus penjualan BBM beroktan rendah pada 31 Desember 2022.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, bahwa awal mulanya tidak mengetahui soal izin BBM itu. Dia mengatakan, pihaknya hanya melayani terkait soal pengajuan kualitas.
"Saya enggak tahu, bukan saya itu. Kita ini ke pengajuan-pengajuan kualitas," kata Tutuka di Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Terkait soal izin penjualan, kata dia, belum menerima permintaan dari VIVO. Dia kemudian menambahkan akan melakukan pengecekan.
"Belum ada. Saya nanti cek dulu," ujarnya.
Sementara itu, mulai 1 Januari 2023 BBM dengan oktan di bawah 90 dilarang dipasarkan. Hal ini menyusul tidak berlakunya Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (SK DJM) Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88 yang Dipasarkan di Dalam Negeri pada 1 Januari 2023.
"Kan sudah ada aturannya keluar. Kan akhir tahun ini yang Premium sudah nggak ada. Aturan itu berlaku, artinya ke sana," ujarnya.
Sementara itu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan harga jual BBM jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 90 milik PT Vivo Energy Indonesia bakal sepenuhnya mengikuti harga pasar.
Meski produk BBM RON 90 milik Vivo disebut-sebut setara dengan Pertalite milik PT Pertamina (Persero), tapi BPH Migas memastikan BBM RON 90 yang dijual Vivo tidak akan mendapatkan subsidi dari pemerintah.
"Kalau Vivo mau jual RON 90 boleh, tapi bukan Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP, jatuhnya adalah Jenis BBM Umum (JBU),” kata Anggota Komisi BPH Migas Saleh Abdurrahman.
Kabar ini diperkuat saat totem SPBU VIVO mencantumkan nama Revvo 90, tapi belum menampilkan harganya. Pemerintah sendiri telah memutuskan untuk menghapus penjualan BBM beroktan rendah pada 31 Desember 2022.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, bahwa awal mulanya tidak mengetahui soal izin BBM itu. Dia mengatakan, pihaknya hanya melayani terkait soal pengajuan kualitas.
"Saya enggak tahu, bukan saya itu. Kita ini ke pengajuan-pengajuan kualitas," kata Tutuka di Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Terkait soal izin penjualan, kata dia, belum menerima permintaan dari VIVO. Dia kemudian menambahkan akan melakukan pengecekan.
"Belum ada. Saya nanti cek dulu," ujarnya.
Sementara itu, mulai 1 Januari 2023 BBM dengan oktan di bawah 90 dilarang dipasarkan. Hal ini menyusul tidak berlakunya Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (SK DJM) Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88 yang Dipasarkan di Dalam Negeri pada 1 Januari 2023.
"Kan sudah ada aturannya keluar. Kan akhir tahun ini yang Premium sudah nggak ada. Aturan itu berlaku, artinya ke sana," ujarnya.
Sementara itu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan harga jual BBM jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 90 milik PT Vivo Energy Indonesia bakal sepenuhnya mengikuti harga pasar.
Meski produk BBM RON 90 milik Vivo disebut-sebut setara dengan Pertalite milik PT Pertamina (Persero), tapi BPH Migas memastikan BBM RON 90 yang dijual Vivo tidak akan mendapatkan subsidi dari pemerintah.
"Kalau Vivo mau jual RON 90 boleh, tapi bukan Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP, jatuhnya adalah Jenis BBM Umum (JBU),” kata Anggota Komisi BPH Migas Saleh Abdurrahman.
(akr)
Explore More