Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional, Belanja Modal PLN Terserap Rp 8,4 Triliun untuk UMKM
loading...
PT PLN (Persero) berkontribusi aktif untuk membantu pemerataan ekonomi nasional melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam rantai pasok perusahaan.
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (Persero) berkontribusi aktif untuk membantu pemerataan ekonomi nasional melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam rantai pasok perusahaan. Hingga 20 November 2022, total belanja untuk UMKM telah mencapai Rp 8,4 triliun.
Berdasarkan studi internal PLN, setidaknya 5 persen belanja modal PLN terserap untuk UMKM secara langsung dan tidak langsung. Setidaknya, ada 4.356 UMKM dari berbagai sektor di bawah pabrikan yang terlibat dan berkontribusi dalam rantai pasok PLN.
“Harapannya, bagaimana pemerataan ekonomi nasional terjadi. Anggaran belanja kami terserap untuk pengusaha skala kecil, dan alhamdulillah kontribusinya hampir mencapai 5 persen,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Sebagai dukungan terhadap industri nasional, hingga 20 November 2022, PLN telah memberikan kontribusi pembelanjaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp 201 triliun, dari total belanja sebesar Rp 288,4 triliun.
Darmawan menjelaskan langkah ini merupakan komitmen pemerataan ekonomi nasional juga menjadi bagian dalam semangat mendorong penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Tingkat TKDN ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana pada 2019 sebesar 36,8 persen (Rp 34,1 triliun), tahun 2020 sebesar 40,1 persen (Rp 18,9 triliun) dan tahun lalu sebesar 48,8 persen (Rp 38,9 triliun).
![Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional, Belanja Modal PLN Terserap Rp 8,4 Triliun untuk UMKM]()
Darmawan menjelaskan, kontribusi belanja modal PLN digunakan untuk belanja produk dalam negeri sebesar 84 persen, yang melibatkan kurang lebih 9.000 vendor.
“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan keterlibatan perusahaan nasional (jasa kontraktor dan manufaktur) pada proyek pembangkit dan teknologi baru. Kami juga mendorong industri dalam negeri bisa berkolaborasi dengan teknologi luar negeri,” jelasnya.
Darmawan pun mengungkapkan sejumlah tantangan dalam implementasi TKDN, diantaranya peningkatan kapasitas industri nasional, harmonisasi regulasi TKDN, mekanisme yang jelas secara Good Corporate Governance (GCG), dan lainnya.
"Kami sudah menyusun roadmap di mana kami menargetkan TKDN bisa mencapai 50 persen pada 2024 mendatang. Harapannya UMKM dapat memaksimalkan peran dalam rantai pasok internal pabrikan, sehingga kolaborasi ini akan memperkuat perekonomian Indonesia," ujar Darmawan.
Berdasarkan studi internal PLN, setidaknya 5 persen belanja modal PLN terserap untuk UMKM secara langsung dan tidak langsung. Setidaknya, ada 4.356 UMKM dari berbagai sektor di bawah pabrikan yang terlibat dan berkontribusi dalam rantai pasok PLN.
“Harapannya, bagaimana pemerataan ekonomi nasional terjadi. Anggaran belanja kami terserap untuk pengusaha skala kecil, dan alhamdulillah kontribusinya hampir mencapai 5 persen,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Sebagai dukungan terhadap industri nasional, hingga 20 November 2022, PLN telah memberikan kontribusi pembelanjaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp 201 triliun, dari total belanja sebesar Rp 288,4 triliun.
Darmawan menjelaskan langkah ini merupakan komitmen pemerataan ekonomi nasional juga menjadi bagian dalam semangat mendorong penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Tingkat TKDN ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana pada 2019 sebesar 36,8 persen (Rp 34,1 triliun), tahun 2020 sebesar 40,1 persen (Rp 18,9 triliun) dan tahun lalu sebesar 48,8 persen (Rp 38,9 triliun).
Darmawan menjelaskan, kontribusi belanja modal PLN digunakan untuk belanja produk dalam negeri sebesar 84 persen, yang melibatkan kurang lebih 9.000 vendor.
“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan keterlibatan perusahaan nasional (jasa kontraktor dan manufaktur) pada proyek pembangkit dan teknologi baru. Kami juga mendorong industri dalam negeri bisa berkolaborasi dengan teknologi luar negeri,” jelasnya.
Darmawan pun mengungkapkan sejumlah tantangan dalam implementasi TKDN, diantaranya peningkatan kapasitas industri nasional, harmonisasi regulasi TKDN, mekanisme yang jelas secara Good Corporate Governance (GCG), dan lainnya.
"Kami sudah menyusun roadmap di mana kami menargetkan TKDN bisa mencapai 50 persen pada 2024 mendatang. Harapannya UMKM dapat memaksimalkan peran dalam rantai pasok internal pabrikan, sehingga kolaborasi ini akan memperkuat perekonomian Indonesia," ujar Darmawan.
(srf)
Explore More