Momen Wamenparekraf Angela Hadiri Penyerahan DIPA di Istana Negara
Kamis, 01 Desember 2022 - 18:10 WIB
loading...
Wamen Angela Tanoesoedibjo saat menghadiri penyerahan DIPA di Istana Negara. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara hari ini (1/12/2022).
Baca juga: Lewati Skrining, Wamenparekraf Angela Pastikan Seluruh Peserta Donor Darah Kemenparekraf Sehat
Berdasarkan pantauan, Wamen Angela tampak mengenakan batik bercorak. Wamen duduk di antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 14 kementerian. Jokowi juga menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada kepala daerah.
Dalam arahannya, Jokowi mengatakan perlu strategi besar untuk mengahadapi tantangan ekonomi global. "Strategi besar dalam respons tantangan ekonomi global tergambar tadi yang disampaikan oleh Menkeu, untuk APBD 2023. Menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi," kata Jokowi dalam arahannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 14 kementrian dan lembaga negara yang menerima DIPA secara simbolis di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.
Lalu, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Administrasi Nasional.
Baca juga: Sepanjang November Terjadi 447 Gempa Bumi Mengguncang Jabar
"Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTO dalam tiga tahun terakhir 2019 hingga 2021. Mereka juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023 dan kementerian lembaga yang akan menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja anggaran yang tinggi," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Lewati Skrining, Wamenparekraf Angela Pastikan Seluruh Peserta Donor Darah Kemenparekraf Sehat
Berdasarkan pantauan, Wamen Angela tampak mengenakan batik bercorak. Wamen duduk di antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 14 kementerian. Jokowi juga menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada kepala daerah.
Dalam arahannya, Jokowi mengatakan perlu strategi besar untuk mengahadapi tantangan ekonomi global. "Strategi besar dalam respons tantangan ekonomi global tergambar tadi yang disampaikan oleh Menkeu, untuk APBD 2023. Menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi," kata Jokowi dalam arahannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa 14 kementrian dan lembaga negara yang menerima DIPA secara simbolis di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.
Lalu, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Administrasi Nasional.
Baca juga: Sepanjang November Terjadi 447 Gempa Bumi Mengguncang Jabar
"Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTO dalam tiga tahun terakhir 2019 hingga 2021. Mereka juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023 dan kementerian lembaga yang akan menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja anggaran yang tinggi," kata Sri Mulyani.
(uka)
Lihat Juga :
