Klarifikasi Stafsus Erick Thohir Soal Argo Parahyangan jadi Kereta Barang
Selasa, 06 Desember 2022 - 18:29 WIB
loading...
Kementerian BUMN membantah adanya usulan pengalihan Kereta Api (KA) Argo Parahyangan menjadi KA kargo atau barang. Ilustrasi foto/SINDOnews/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN membantah adanya usulan pengalihan Kereta Api (KA) Argo Parahyangan rute Jakarta-Bandung PP menjadi KA kargo atau barang.
Klarifikasi dilayangkan menyusul pemberitaan sejumlah media massa yang mengutip pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa KA Argo Parahyangan bisa dikonversi menjadi kereta kargo atau barang setelah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diresmikan pada tahun depan.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, maksud dari pernyataan Erick Thohir tersebut mengacu pada penguatan ekosistem moda transportasi barang di Tanah Air dan tidak berkaitan dengan pengalihan bisnis atau penghentian operasional Argo Parahyangan.
"Bukan (Parahyangan diganti jadi kereta kargo), itu kan Pak Erick cerita soal ekosistem kereta. Kita kan belum punya kereta barang di sini, padahal di Sumatera itu full kereta logistik," ujarnya saat berdialog dengan wartawan di Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Baca juga: Kalah Cepat dengan Kereta Cepat, Jadi Pertimbangan Argo Parahyangan Dipensiunkan
Meski tidak secara gamblang menyebut adanya rencana penghentian Argo Parahyangan, Erick pada pernyataan sebelumnya menyebut transportasi kereta bukan saja soal penumpang namun juga soal angkutan barang.
Pernyataan itu merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan yang dikonfirmasi wartawan perihal penghentian operasi Argo Parahyangan di gedung DPR RI pada Senin (5/12) kemarin.
"Yang namanya kereta kan bisa juga jadi kereta barang. Karena Indonesia ini tak punya yang namanya kereta barang, untuk penumpangnya bisa juga dengan kereta cepat," kata Erick.
Baca juga: Operasional KA Argo Parahyangan Diisukan Disetop karena Ada Kereta Cepat, KAI Pasrah
Dalam kesempatan itu, dia menyatakan penghentian operasi Kereta Api Argo Parahyangan tergantung pada kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Saya rasa itu kembali yang namanya kebijakan soal kereta dan lain-lain itu kan ada di Menteri Perhubungan," ucapnya.
Di lain sisi, Erick memastikan pihaknya bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong adanya integrasi moda transportasi di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Klarifikasi dilayangkan menyusul pemberitaan sejumlah media massa yang mengutip pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa KA Argo Parahyangan bisa dikonversi menjadi kereta kargo atau barang setelah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diresmikan pada tahun depan.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, maksud dari pernyataan Erick Thohir tersebut mengacu pada penguatan ekosistem moda transportasi barang di Tanah Air dan tidak berkaitan dengan pengalihan bisnis atau penghentian operasional Argo Parahyangan.
"Bukan (Parahyangan diganti jadi kereta kargo), itu kan Pak Erick cerita soal ekosistem kereta. Kita kan belum punya kereta barang di sini, padahal di Sumatera itu full kereta logistik," ujarnya saat berdialog dengan wartawan di Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Baca juga: Kalah Cepat dengan Kereta Cepat, Jadi Pertimbangan Argo Parahyangan Dipensiunkan
Meski tidak secara gamblang menyebut adanya rencana penghentian Argo Parahyangan, Erick pada pernyataan sebelumnya menyebut transportasi kereta bukan saja soal penumpang namun juga soal angkutan barang.
Pernyataan itu merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan yang dikonfirmasi wartawan perihal penghentian operasi Argo Parahyangan di gedung DPR RI pada Senin (5/12) kemarin.
"Yang namanya kereta kan bisa juga jadi kereta barang. Karena Indonesia ini tak punya yang namanya kereta barang, untuk penumpangnya bisa juga dengan kereta cepat," kata Erick.
Baca juga: Operasional KA Argo Parahyangan Diisukan Disetop karena Ada Kereta Cepat, KAI Pasrah
Dalam kesempatan itu, dia menyatakan penghentian operasi Kereta Api Argo Parahyangan tergantung pada kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Saya rasa itu kembali yang namanya kebijakan soal kereta dan lain-lain itu kan ada di Menteri Perhubungan," ucapnya.
Di lain sisi, Erick memastikan pihaknya bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong adanya integrasi moda transportasi di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
(ind)
Lihat Juga :
