Antisipasi Krisis 2023, BUMN Pasang Badan jadi Pembeli Utama Komoditas

JAKARTA - Pemerintah mengantisipasi risiko terjadinya krisis pada tahun depan, salah satunya dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan perusahaan pelat merah akan menjadi pembeli atau offtaker komoditas utama seperti padi dan jagung.

Langkah ini penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah kondisi rantai pasok dunia yang diperkirakan masih terganggu hingga 2023.

Oleh sebab itu, salah satu kunci agar bisa bertahan, Indonesia harus mampu menjaga kondisi rantai pasok pangan nasional. Erick menyampaikan, BUMN siap untuk menjadi pembeli siaga dari bahan-bahan kebutuhan pokok pada tahun depan.

Namun, syaratnya adalah perlu disertai dengan penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana fungsi offtaker itu. Contohnya Perum Bulog yang ditugasi menyerab gabah petani.

Penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di BUMN pelaksana offtaker tidak ragu dan khawatir atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka.

"Bulog dapat menjadi stabilisator (harga), di mana ketika dia mengambil barang (bahan makanan pokok), ternyata ketika harus dikeluarkan, malah tidak bisa keluar, karena harga pada saat pembelian lebih tinggi dibandingkan pada saat akan dikeluarkan. Sehingga dikhawatirkan menjadi kerugian negara. Padahal konsepnya berbeda," beber Erick, Selasa (6/12/2022).



Dia juga menekankan mekanisme pelaksanaan fungsi offtaker harus diatur agar terdapat dana besar. Di mana dana itu disimpan di bank-bank milik negara atau Himbara dengan bunga murah.

Dengan dana itulah, BUMN pelaksana fungsi off taker menyerap bahan pangan pokok dari petani, kapan pun, baik saat harga naik maupun turun.

“Kemudian nanti Bulog bisa menjadi pembeli bahan pangan pokok dari petani yang diputuskan pemerintah, misalnya padi, jagung, tebu dan lain-lain. Ini yang menjadi bagian dari upaya mengamankan rantai pasok pangan. Ini penting karena kondisi rantai pasok dunia masih terganggu di tahun depan,” tandasnya.



Erick menambahkan, peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi untuk menekan harga pangan. Pasalnya, tingginya potensi inflasi di 2023 dapat dipicu oleh dua sumber yaitu tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.

“Karena itu, BUMN harus membantu kementerian lain, bagaimana mengintervensi kebutuhan pangan yang naik-turun. Tetapi tetap dengan penugasan yang jelas, mana orientasi pasar dan mana penugasan yang memang bukan pasar,” tandasnya.

“Salah satu mekanisme yang didorong adalah bagaimana ada dana besar ditaruh di Himbara dengan bunga rendah, lalu ID Food dapat ditugaskan sebagai market, dan Bulog sebagai stabilisator,” tutup Erick.