Tingkatkan Kompetensi PNS, ASN Papua Magang di Kemenkeu
loading...
Pemerintah terus meningkatkan kompetensi ASN dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Papua untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Salah satu caranya melalui program magang bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Program magang dalam rangka mempercepat transformasi pemerintahan dengan tujuan menyejahterakan masyarakat," ujar Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Basseng dalam pernyataannya, Kamis (21/12/2022).
Menurut dia program pemagangan ASN dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Program magang ASN Papua ini menjadi langkah strategis dalam upaya memenuhi kebutuhan di bidang tata kelola pemerintahan, yaitu perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta akuntabilitas dan SPIP.
Lebih jauh, Basseng mengatakan, piloting magang telah dilaksanakan selama enam minggu sejak 7 November sampai dengan 20 Desember 2022 dengan metode pembelajaran secara klasikal dan non klasikal yang dimulai dengan tahapan persiapan magang di LAN dan praktek langsung di beberapa instansi mitra.
Basseng juga memberikan apresiasi terhadap instansi mitra yang telah berkolaborasi dalam mensukseskan program magang bagi ASN provinsi Papua ini antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, LKPP, dan BPKP sedangkan pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Tangerang, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi.
"Instansi mitra telah memberikan pemahaman terhadap cara pandang, cara berpikir dan cara kerja ASN yang harapannya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan SDM di provinsi Papua, serta menjadi best practice yang dapat diimplementasikan di tempat kerja masing-masing," tambahnya.
Basseng berharap kepada alumni peserta piloting magang ini, dapat menjadi agent of change, inovator-inovator muda bagi pemerintah Provinsi Papua di SKPD-nya masing-masing sehingga proses transformasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua dapat segera dilakukan. Hal tersebut ditekankan oleh Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma'ruf Amin.
Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua Y. Derek Hegemur menyampaikan jumlah ASN di Papua berjumlah lebih 11.000, masing-masing DOB ada sekitar 1.035 orang. "Jumlah yang demikian besar yang tentu saja membutuhkan bimbingan dan arahan dari pemerintah. Diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Papua terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua," tutur dia.
"Program magang dalam rangka mempercepat transformasi pemerintahan dengan tujuan menyejahterakan masyarakat," ujar Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Basseng dalam pernyataannya, Kamis (21/12/2022).
Menurut dia program pemagangan ASN dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Program magang ASN Papua ini menjadi langkah strategis dalam upaya memenuhi kebutuhan di bidang tata kelola pemerintahan, yaitu perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta akuntabilitas dan SPIP.
Lebih jauh, Basseng mengatakan, piloting magang telah dilaksanakan selama enam minggu sejak 7 November sampai dengan 20 Desember 2022 dengan metode pembelajaran secara klasikal dan non klasikal yang dimulai dengan tahapan persiapan magang di LAN dan praktek langsung di beberapa instansi mitra.
Basseng juga memberikan apresiasi terhadap instansi mitra yang telah berkolaborasi dalam mensukseskan program magang bagi ASN provinsi Papua ini antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, LKPP, dan BPKP sedangkan pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Tangerang, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi.
"Instansi mitra telah memberikan pemahaman terhadap cara pandang, cara berpikir dan cara kerja ASN yang harapannya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan SDM di provinsi Papua, serta menjadi best practice yang dapat diimplementasikan di tempat kerja masing-masing," tambahnya.
Basseng berharap kepada alumni peserta piloting magang ini, dapat menjadi agent of change, inovator-inovator muda bagi pemerintah Provinsi Papua di SKPD-nya masing-masing sehingga proses transformasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua dapat segera dilakukan. Hal tersebut ditekankan oleh Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma'ruf Amin.
Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua Y. Derek Hegemur menyampaikan jumlah ASN di Papua berjumlah lebih 11.000, masing-masing DOB ada sekitar 1.035 orang. "Jumlah yang demikian besar yang tentu saja membutuhkan bimbingan dan arahan dari pemerintah. Diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Papua terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua," tutur dia.
(nng)
Explore More