Luhut Tak Ingin Negara Indonesia Terkenal karena OTT, Begini Alasannya
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait ramainya perbincangan mengenai dirinnya yang tidak senang adanya Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK . Luhut mengatakan, bahwa sebenarnya, pemerintah Indonesia tidak menginginkan Indonesia dikenal sebagai negara dengan OTT terbsesar.
"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masih masuk negara yang OTT, kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada yang OTT," kata Luhut dalam acara Green Port Awarding 2022 yang dipantau secara virtual, Rabu (28/12/2022).
Baca Juga: korupsi
"Semua kita lakukan mengarah kepada digitalisasi. Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara yang bermartat, negara yang maju itu membangun sistem digitalisasi," tambahnya.
Dia mencontoh, bahwa saat ini pembayaran melalui vendor sudah tidak lagi dengan pembayaran secara tunai, melainkan sudah menggunakan pembayaran melalui digitalisasi. "Vendor juga dulu masih membayar cash hari ini vendor-vendor sudah tidak membayar cash semua digitalisasi jadi itu akan mengurangi korupsi," ucap Luhut.
"Jangan kita masih membawa persoalan-persoalan itu, istilahnya kampungan yang tidak perlu terjadi. Karena kalau bisa dihindari dan itu kita menghindari dengan digitalisasi," bebernya.
"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masih masuk negara yang OTT, kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada yang OTT," kata Luhut dalam acara Green Port Awarding 2022 yang dipantau secara virtual, Rabu (28/12/2022).
Baca Juga: korupsi
"Semua kita lakukan mengarah kepada digitalisasi. Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara yang bermartat, negara yang maju itu membangun sistem digitalisasi," tambahnya.
Dia mencontoh, bahwa saat ini pembayaran melalui vendor sudah tidak lagi dengan pembayaran secara tunai, melainkan sudah menggunakan pembayaran melalui digitalisasi. "Vendor juga dulu masih membayar cash hari ini vendor-vendor sudah tidak membayar cash semua digitalisasi jadi itu akan mengurangi korupsi," ucap Luhut.
"Jangan kita masih membawa persoalan-persoalan itu, istilahnya kampungan yang tidak perlu terjadi. Karena kalau bisa dihindari dan itu kita menghindari dengan digitalisasi," bebernya.
(akr)