Cair Rp 41,31 Triliun, Intip Daftar BUMN Penerima PMN Tahun 2023
loading...
Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun anggaran 2023 tercatat mencapai Rp 41,31 triliun atau lebih kecil dari kesepakatan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) untuk tahun anggaran 2023 tercatat mencapai Rp 41,31 triliun atau lebih kecil dari kesepakatan Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.
Kementerian BUMN dan lembaga legislatif sempay menyepakati PMN BUMN tahun ini berada di angka Rp 67,82 triliun. Namun Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, bahkan menyebut terdapat gap antara usulan PMN 2023 dengan alokasi pada nota keuangan 2023 sebesar Rp 20,81 triliun.
"Terdapat gap sebesar Rp 20,81 triliun dari usulan PMN 2023 dengan alokasi pada nota keuangan," ujar Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI dikutip Jumat (13/1/2023).
Mengutip Nota Keuangan RAPBN 2023, pemerintah hanya menganggarkan PMN untuk beberapa BUMN saja. Perseroan terdiri atas PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur, pemerintah secara hati-hati dan selektif memberikan PMN kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan.
Khususnya untuk melaksanakan proyek infrastruktur seperti menyelesaikan pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika.
Padahal, usulan awal pemegang saham, ada sejumlah BUMN yang dinilai harus mendapatkan dana segar tersebut. Erick menyebut perseroan pantas mendapatkan suntikan anggaran tahun ini karena menjalankan program penugasan pemerintah.
Adapun BUMN penerima PMN 2023 berdasarkan usulan Kementerian BUMN. PMN untuk Hutama Karya yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp30 triliun. Namun hanya disetujui Rp 28,90 triliun saja. Lalu, PMN PLN yang diusulkan Rp 10 triliun dan disetujui Kementerian Keuangan.
Untuk PMN In Journey, belum ada keputusan. PMN yang diusulkan sebanyak Rp 7,50 triliun. Diikuti PMN IFG dan PT Reasuransi Indonesia Utama juga belum disetujui. Untuk IFG, Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp6 triliun.
PMN untuk Defend ID usulannya Rp 3 triliun dan disetujui Rp 1,75 triliun. Kemudian, PMN untuk ID FOOD diajukan Rp 2 triliun dan belum disetujui. Damri PMN yang diusulkan sebesar Rp 870 miliar, tujuannya untuk menuju bagaimana public transportasi menuju bis listrik.
PMN Airnav Indonesia yang diusulkan sebesar Rp 790 miliar, namun disetujui Rp660 miliar. Terakhir, PMN PT KAI diusulkan senilai Rp 4,10 dan disetujui Rp 3,2 triliun.
Kementerian BUMN dan lembaga legislatif sempay menyepakati PMN BUMN tahun ini berada di angka Rp 67,82 triliun. Namun Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, bahkan menyebut terdapat gap antara usulan PMN 2023 dengan alokasi pada nota keuangan 2023 sebesar Rp 20,81 triliun.
"Terdapat gap sebesar Rp 20,81 triliun dari usulan PMN 2023 dengan alokasi pada nota keuangan," ujar Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI dikutip Jumat (13/1/2023).
Mengutip Nota Keuangan RAPBN 2023, pemerintah hanya menganggarkan PMN untuk beberapa BUMN saja. Perseroan terdiri atas PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur, pemerintah secara hati-hati dan selektif memberikan PMN kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan.
Khususnya untuk melaksanakan proyek infrastruktur seperti menyelesaikan pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika.
Padahal, usulan awal pemegang saham, ada sejumlah BUMN yang dinilai harus mendapatkan dana segar tersebut. Erick menyebut perseroan pantas mendapatkan suntikan anggaran tahun ini karena menjalankan program penugasan pemerintah.
Adapun BUMN penerima PMN 2023 berdasarkan usulan Kementerian BUMN. PMN untuk Hutama Karya yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp30 triliun. Namun hanya disetujui Rp 28,90 triliun saja. Lalu, PMN PLN yang diusulkan Rp 10 triliun dan disetujui Kementerian Keuangan.
Untuk PMN In Journey, belum ada keputusan. PMN yang diusulkan sebanyak Rp 7,50 triliun. Diikuti PMN IFG dan PT Reasuransi Indonesia Utama juga belum disetujui. Untuk IFG, Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp6 triliun.
PMN untuk Defend ID usulannya Rp 3 triliun dan disetujui Rp 1,75 triliun. Kemudian, PMN untuk ID FOOD diajukan Rp 2 triliun dan belum disetujui. Damri PMN yang diusulkan sebesar Rp 870 miliar, tujuannya untuk menuju bagaimana public transportasi menuju bis listrik.
PMN Airnav Indonesia yang diusulkan sebesar Rp 790 miliar, namun disetujui Rp660 miliar. Terakhir, PMN PT KAI diusulkan senilai Rp 4,10 dan disetujui Rp 3,2 triliun.
(akr)
Explore More