Investasi Hulu Migas Butuh Kepastian Hukum

Masalah utama kurang bergairahnya investasi di sektor hulu migas dinilai adalah karena tidak adanya kepastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia.

Tangani Hukum Perdata dan TUN, Jasa Marga Teken Kesepakatan dengan Jamdatun

Loncatan pembangunan yang sangat masif menyadarkan kita bahwa risiko di bidang hukum dalam pembangunan jalan tol dapat terjadi, okarena itu Jasa Marga sangat membutuhkan bantuan Kejaksaan Agung.

Kadin dan Apindo Minta Pemerintah Jaga Kepastian Hukum

Kadin dan Apindo mendesak pemerintah menunjukkan sikap yang jelas dan tegas dalam menghormati perjanjian yang mengikatnya dan jaminan hukum yang telah diberikannya.