alexametrics

Berita Terkait BP Migas

  • Realisasi Investasi Hulu Migas Diprediksi Tak Capai Target

    Realisasi Investasi Hulu Migas Diprediksi Tak Capai Target

    Realisasi investasi hulu migas hingga September 2019 mencapai USD8,4 miliar. Hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai USD12 miliar dari target USD14,79 miliar.

  • Tunggu Izin BPMA, Pengeboran Blok Andaman III Dipercepat

    Tunggu Izin BPMA, Pengeboran Blok Andaman III Dipercepat

    Pemerintah mendorong percepatan pengeboran Blok Andaman III. Rencananya perpanjangan eksplorasi akan diputuskan pekan ini menunggu persetujuan BPMA.

  • Saat BP Migas dibubarkan, Rp87 triliun nyaris lenyap

    Saat BP Migas dibubarkan, Rp87 triliun nyaris lenyap

    Pada saat BP Migas dibubarkan, ada penerimaan negara Rp87 triliun dari sektor hulu migas nyaris 'hilang'.

  • Apindo : Pembubaran BP Migas takuti investor

    Apindo : Pembubaran BP Migas takuti investor

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada 13 November 2012 lalu telah memberikan preseden buruk bagi kepastian hukum hingga mengganggu iklim investasi.

  • BUMN dinilai tak bisa gantikan BP Migas

    BUMN dinilai tak bisa gantikan BP Migas

    Pengamat hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyarankan, sebaiknya badan pengganti BP Migas tidak berbentuk badan usaha milik negara (BUMN).

  • DPR nilai SK Migas belum tenangkan investor

    DPR nilai SK Migas belum tenangkan investor

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan, masih ada kekhawatiran di kalangan investor meski Satuan Kerja Sementara Pengelola Kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi (SK Migas) sudah terbentuk.

  • Pengamat : RI masih butuh badan seperti BP Migas

    Pengamat : RI masih butuh badan seperti BP Migas

    Pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia sebenarnya masih membutuhkan badan semacam Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

  • Yang pro asing itu pemerintah, bukan BP Migas

    Yang pro asing itu pemerintah, bukan BP Migas

    Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bobby Rizaldi menyatakan, tidak benar Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pro asing.

  • Pengelolaan hulu migas harus B to B

    Pengelolaan hulu migas harus B to B

    Dengan mengalihkan ke Kementerian ESDM masih tetap G to B, dan ini akan lebih membuat Tanah Air kehilangan sovereignity terhadap pengadilan arbiritase Indonesia, kata Sutadi.

  • Hindari resiko, UU Migas minta segera direvisi

    Hindari resiko, UU Migas minta segera direvisi

    Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Agustiawan menuturkan, akibat hal tersebut, pemerintah bisa saja dituntut oleh sejumlah pihak yang merasa tidak puas dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

  • Wamen ESDM nilai putusan MK salah kaprah

    Wamen ESDM nilai putusan MK salah kaprah

    Wakil Menteri ESDM Rudi Rubaindini menilai, pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa BP Migas tidak memihak kepentingan nasional sebagai pandangan salah kaprah.

  • Priyono: SK Migas jangan terlalu lama

    Priyono: SK Migas jangan terlalu lama

    Mantan Kepala BP Migas Raden Priyono menyarankan pemerintah agar segera mengganti Satuan Kerja Sementara Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas (SK Migas) dengan badan yang permanen.

  • SK Migas perlu dukungan

    SK Migas perlu dukungan

    Berbagai kalangan meminta para pemangku kepentingan di sektor hulu minyak dan gas bumi mendukung langkah pemerintah membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas).

  • Tak ada korupsi di BP Migas

    Tak ada korupsi di BP Migas

    Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas), badan pengganti BP Migas, membantah tudingan adanya korupsi sebesar Rp16 triliun di BP Migas.

  • SK Migas: Tidak benar BP Migas nunggak Rp78 T

    SK Migas: Tidak benar BP Migas nunggak Rp78 T

    Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas), badan pengganti BP Migas, membantah pemberitaan di berbagai media massa yang menyatakan BP Migas memiliki tunggakan hingga Rp78 triliun.

PHOTO
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak