Jokowi Masih Kaji Bentuk Holding BUMN Pelabuhan

SURABAYA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji penyatuan (holding) badan usaha milik negara (BUMN) bidang kepelabuhan.

Dia menuturkan, pemerintah juga membuka kemungkinan lain seperti konsolidasi dan sinergi antara BUMN, mulai PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I hingga IV. Meski demikian, seluruh sistem kepelabuhan di Indonesia tersebut harus terintegrasi menjadi satu.

"Holding itu masih diproses terus untung ruginya, jadi nanti kita lihat apakah perlu dibentuk holding, apa itu konsilidasi ataupun sinergi BUMN di Pelindo, yang jelas sistemnya akan satu," kata Jokowi usai menghadiri peresmian Teluk Lamong di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/5/2015).

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, dengan pengintegrasian satu sistem tersebut diharapkan bisa menekan biaya logistik di Tanah Air. Sebab, biaya logisitik di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN lainnya.

"Kita bangun hanya satu sistem di satu tempat jadi tidak sendiri-sendiri, saya perhitungkan biaya transportasi bisa separuh atau sepertiganya, karena saat ini masih mahal dibanding negara tetangga, barang kita sulit bersaing kalau tidak bisa menurunkan biayanya," ucapnya mengakui.

Melalui penerapan satu sistem yang terintegrasi, lanjut Jokowi, biaya transportasi melalui jalur laut bisa lebih efisien. Dengan sendirinya, biaya pendukungnya juga ikut turun seperti bongkat muat barang termasuk biaya tracking-nya.

"Ini akan memberikan daya saing yang kuat, dengan demikian pertumbuhan industri dan ekonomi akan meningkat. Kita dorong terminal petikemas dan pelabuhan yang efisien di semua provinisi, terutama wilayah yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi," tutup dia.