Pengusaha Ikan Kembali Protes Kebijakan Menteri Susi

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mendapat protes dari kalangan dunia usaha terkait kebijakan moratorium kapal eks asing yang dikeluarkan beberapa waktu lalu. Meski kebijakan ini telah dicabut, namun Susi tetap melarang kapal eks asing beroperasi di lepas pantai Indonesia.

‎Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Maritim dan Perikanan Tangkap Indonesia (Aspitindo) Tribuana mengatakan, industri perikanan nasional merupakan sektor yang bisa mendatangkan pendapatan luar biasa jika dikelola maksimal. Sayang, kebijakan moratorium dinilai membuat pengusaha perikanan nasional hingga nelayan hampir mati.

"Kami sudah survei ke daerah terhadap pengusaha nasional dan lokal perikanan hampir mati semua nelayan sudah mati semua. Karena dengan moratorium yang harus dibasmi adalah pengusaha asing, pengusaha ilegal ini dibasmi semua sampai nelayan dibantai semua," kata dia dalam rilisnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Menurutnya, kebijakan tersebut membuat nelayan tidak bisa melakukan bongkar muat (shipment) di tengah laut. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan nelayan dan pengusaha menjadi dua kali lipat.

"Karena kapal kecilnya bolak-balik. Ini yang perlu dilakukan perubahan regulasi untuk mendukung pengusaha ikan nasional dan nelayan," imbuhnya.

Padahal, sambung Tribuana, potensi perikanan nasional s‎angat luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 70% penduduk dunia mengonsumsi ikan di Indonesia. Setelah moratorium, hampir seluruh negara yang memasok ikan dari Tanah Air tutup.

"‎Selama moratorium hampir seluruh negara yang dianggap penghasil ikan semuanya tutup. Filipina, Thailand, Malaysia, Jepang, Taiwan dan hampir semua ikan-ikan kita dicuri. Karena itu, Aspitindo lahir ingin membangun kemitraan terhadap pemerintah melakukan suatu pembinaan terhadap usaha nasional untuk bagaimana memproduksi ikan secara profesional," tandasnya.