Respons Jokowi Soal Skandal Panama Papers

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro untuk mempelajari skandal Panama Papers yang menyeret beberapa individu dan perusahaan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Jokowi lewat Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapta Pribowo.

(Baca Juga: Pemerintah Didesak Usut Perusahaan dalam Daftar Panama Papers)

Seperti diketahui Panama Papers adalah sebutan terkait bocornya data ribuan klien perusahaan pengelola investasi asal Panama, Mossack Fonseca. Jutaan dokumen itu memuat mengenai individu dan entitas bisnis yang memanfaatkan perusahaan offshore untuk menghindari pajak dan melakukan pencucian uang.

Karena hal itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar Menkeu mengkaji apakah Panama Papers ada hubungannya dengan rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

"Sudah ada statement Presiden kemarin di papua, soal Panama Papers bahwa itu tentu dipelajari dulu apakah ada kaitannya dengan upaya pemerintah untuk membuat tax amnesty. Jadi diminta kepada Kemenkeu untuk mengkaji itu," katanya di Gedung Utama Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

(Baca Juga: Pemerintah Didesak Usut Perusahaan dalam Daftar Panama Papers)

Sebelumnya, Menkeu Bambang mengatakan, beberapa nama yang masuk dalam dokumen Panama Papers, merupakan nama yang sudah ada di Badan Intelijen Negara (BIN) serta sumber data yang lebih valid. Data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukan dari Panama Papers.

"Data sementara yang kami miliki mengenai rekening Indonesia di luar negeri itu, bukan dari Panama Paper, kami punya intelijen dan sumber sendiri yang valid, tax authority atau Dirjen Pajak di negara G-20," ujarnya di Jakarta, tengah pekan kemarin.

Data Panama itu akan dijadikan complient oleh Kementerian keuangan, karena data yang dimiliki sekarang belum semua data baru dan hanya terbatas beberapa negara dan bank, belum bisa menyentuh otoritas beberapa negara.

Data yang dimiliki oleh DJP saat ini, membuktikan bahwa banyak orang Indonesia yang membuat Special Purpose Vehicle (SPV) di berbagai tax havens di negara- negara yang melindungi pelaku pajaknya.

"Dari data yang kami miliki, banyak orang Indonesia yang buat Special Purpose Vehicle di berbagai tax havens. Tax havensya itu ada di negara yang tidak kenakan pajak. Kan enggak mungkin negara seperti AS, Italia jadi tax havens, mau menyejahterakan negaranya dengan apa?" tandasnya.