Anggaran Kemendesa Dipotong Rp2,08 T, Ini Respons Menteri Desa

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mendukung kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang memotong anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L). Menurutnya ada sisi positif dalam hal itu yakni untuk membuat ekonomi Indonesia lebih percaya diri.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp133,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, dengan rincian 15 K/L harus dipangkas. Salah satunya yakni Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) dengan total anggaran yang dipangkas sebesar Rp2,08 Triliun.

"Ya, di kementerian kami memang dipotong. Pemotongan anggaran ini kan karena kita tahu agar ekonomi lebih konfidens, rupiah lebih menguat dan dunia usaha lebih bergairah," jelasnya saat membahas upaya stabiliasi pasokan Pangan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.

Dia menambahkan dari Rp2 triliun yang akan dipangkas adalah belanja yang bersifat konsumtif seperti perjalanan dinas, paket rapat, jasa, dan kegiatan lainnya. Terkait kegiatan konsumtif ini, Kemendesa rencananya akan menghilangkan sekira Rp1 triliun.

"Nah, untuk anggaran yang kegiatannya belum dikontrakkan, tetapi bukan yang prioritas itu juga kami akan coba potong. Ketiga, kegiatan tidak mendesak. Keempat, kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya menjadi tahun depan," sambung dia.

Namun demikian, dia memastikan untuk alokasi dana desa tidak akan dipotong karena sudah terstruktur secara sistematis. "Untuk dana desa tidak dipotong. Karena rinciannya sudah jelas," pungkasnya.