Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg Perlu Segera Diterapkan

JAKARTA - Pemerintah diminta segera menerapkan pola distribusi tertutup elpiji 3 kilogram (kg) agar tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu. Pasalnya, komoditas yang sama dengan harga yang berbeda di pasaran selalu rawan penyelewengan.

"DPR Komisi VII meminta pemerintah untuk segera melaksanakan distribusi tertutup dengan tujuan agar tepat sasaran. Karena, yang berhak mendapatkan masyarakat miskin dan usaha mikro saja tapi kenyataannya dapat dikonsumsi oleh siapa saja," ujar Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Glokar Dito Ganundito saat diskusi menyoal Pelaksanaan Distribusi Tertup Elpiji 3 kg di gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (16/10/2016).

Menurutnya, jika pemerintah tidak segera menerapkan sistem distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah dikhawatirkan konsumsi akan terus melonjak, sehingga membebani keuangan negara. Saat ini, kata Dito, merupakan momentum tepat melaksanakan pola distribsui tertutup seiring langkah pemerintah menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tapi pemerintah juga harus hati-hati dalam menerapkan sistem distribusi tertutup. Data yang digunakan harus benar-benar terverifikasi. Kita minta yang berhak saja yang mendapatkan kartu subsidi," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ReforMiners Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, persoalan yang dihadapi saat ini adalah acuan verifikasi data yang digunakan untuk mendata masyarakat miskin tidak jelas, sehingga membingungkan. Padahal, akurasi data tersebut penting supaya subsidi benar-benar tepat sasaran hanya dikonsumsi masyarakat miskin.

"Kalau kita lihat lembaga pemerintah seperti BPS, BPJS, maupun TNP2K data jumlah masyarakat miskin berbeda-beda. Tentu jika acuan yang digunakan pemerintah tidak jelas, maka akan menyulitkan distribusi di lapangan," ujarnya.

Dia meminta pemerintah megevaluasi terlebih dahulu basis data yang digunakan untuk memberikan kartu subsidi kepada masyarakat, sehingga validitasnya terukur dengan tepat. Jika tidak terverifikasi dengan tepat dikhawatirkan akan menambah beban masyarakat miskin.

"Pemerintah akan menggunakan basis data yang mana, harus jelas. Boleh berhemat anggaran tapi pola penghematan juga harus dilakukan secara tepat," kata dia.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Migas Erry Purnomohadi berharap pelaksanaan pola distribusi tertutup segera diterapkan mengikuti India dan Meksiko. Hal itu supaya pendistristribusian elpiji 3 kg tepat sasaran. Selain distribusi tertutup pihaknya juga meminta elpiji 3 kg dapat dijual sesuai harga pasar.

"Jadi, subsidi elpiji 3 kg tetap diberikan kepada yang berhak sedangkan yang tidak berhak tetap dapat membeli elpiji 3 kg tapi sesuai harga pasar," ucapnya.

Erry juga menyarankan supaya uji coba distribusi tertutup dilakukan di Jakarta bukan di Batam ataupun di Tarakan. Pasalnya sistem pembelian elpiji 3 kg tidak menggunakan uang tunai, melainkan elektronik, sehingga butuh koneksi jaringan yang memadai.

"Selain itu, penduduk Jakarta ini jumlahnya 10% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Kalau uji coba dan pelaksanaannya sukses di Jakarta daerah lain tinggal ikut saja," pungkasnya.