Pemerintah Siap Hadapi Interpelasi DPR soal Kenaikan BBM

JAKARTA - Pemerintah siap menghadapi upaya interpelasi DPR kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, secara normatif DPR memiliki hak untuk bertanya dan pemerintah berkewajiban untuk menjawab.

"Intinya secara normatif hak DPR bertanya, kewajiban pemerintah untuk menjawab. Kita akan jawab," ujarnya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Dia menuturkan, pihaknya akan menunjukkan alasan mengenai putusan kebijakan tersebut. Menurutnya, pengalihan subsidi dari konsumtif ke arah produktif, mampu menyelamatkan dan membuat Indonesia lebih baik ke depan.

"Karena selama ini, sudah begitu banyak subsidi yang tidak mencapai sasaran. Sampai Rp714 triliun dalam lima tahun terakhir ini. Tapi 45% irigasi kita rusak," tutur dia.

Rusaknya sebagian besar pusat irigasi, menyebabkan produksi pangan terus menurun. Sehingga membuat Indonesia terpaksa mengimpor beras, gula, dan lainnya lantaran ketiadaan uang untuk memperbaiki irigasi.

"Kemudian juga akibat begitu banyak subsidi yang dikeluarkan untuk yang tidak produktif, tidak tepat sasaran, nelayan kita pun sulit mendapatkan BBM. Mereka juga harus membayar mahal sekali," tandasnya.