Pengadaan BBM Terindikasi Permainan Mafia Migas
Rabu, 03 Desember 2014 - 20:38 WIB
Pengadaan BBM Terindikasi Permainan Mafia Migas
A
A
A
Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) mencium indikasi praktik mafia migas dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Hasil ini diperoleh saat melakukan pertemuan dengan salah satu staf Direksi PT Pertamina (Persero) di kantor Kementerian ESDM.
Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi menuturkan, salah satu kejanggalan tersebut mengenai impor BBM RON 92 yang kemudian diturunkan kadar oktannya menjadi RON 88. Kadar oktan RON 88 merupakan salah satu produk BBM bersubsidi Pertamina yang biasa dikenal dengan nama Premium.
Menurut dia, penurunan oktan tersebut justru membuat adanya beban biaya tambahan dalam memasok ketersediaan BBM bersubsidi. "Masalahnya adalah yang diimpor ke kita itu kan ron 92. Sementara ini kemudian harus diolah lagi menjadi ron 88 jadinya premium," ujar Fahmy di Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Fahmy menilai, seharusnya beban biaya pengadaan BBM bersubsidi bisa lebih murah, tanpa harus melakukan proses oplos untuk menurunkan kadar oktan. Konsekuensi itu membuat beban produksi BBM bersubsidi lebih tinggi dari harga keekonomian BBM nonsubsidi.
Di samping itu, ketentuan dalam memonitor biaya produksi BBM masih sulit dianalisa. Ini didasari dari banyaknya asumsi yang dipakai Pertamina dalam melakukan impor minyak dan produk BBM.
"Penetapan harga sangat rumit. Ada banyak asumsi-asumsi kemudian ada delta juga misalnya. Nah, asumsi penetapan delta, kemudian harga tadi itu banyak yang diasumsikan. Menurut kami asumsi ini lah letaknya peluang bagi permainan harga," ujar dia.
Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi menuturkan, salah satu kejanggalan tersebut mengenai impor BBM RON 92 yang kemudian diturunkan kadar oktannya menjadi RON 88. Kadar oktan RON 88 merupakan salah satu produk BBM bersubsidi Pertamina yang biasa dikenal dengan nama Premium.
Menurut dia, penurunan oktan tersebut justru membuat adanya beban biaya tambahan dalam memasok ketersediaan BBM bersubsidi. "Masalahnya adalah yang diimpor ke kita itu kan ron 92. Sementara ini kemudian harus diolah lagi menjadi ron 88 jadinya premium," ujar Fahmy di Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Fahmy menilai, seharusnya beban biaya pengadaan BBM bersubsidi bisa lebih murah, tanpa harus melakukan proses oplos untuk menurunkan kadar oktan. Konsekuensi itu membuat beban produksi BBM bersubsidi lebih tinggi dari harga keekonomian BBM nonsubsidi.
Di samping itu, ketentuan dalam memonitor biaya produksi BBM masih sulit dianalisa. Ini didasari dari banyaknya asumsi yang dipakai Pertamina dalam melakukan impor minyak dan produk BBM.
"Penetapan harga sangat rumit. Ada banyak asumsi-asumsi kemudian ada delta juga misalnya. Nah, asumsi penetapan delta, kemudian harga tadi itu banyak yang diasumsikan. Menurut kami asumsi ini lah letaknya peluang bagi permainan harga," ujar dia.
(gpr)
