Audit Investigasi Petral hingga Tuntas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melanjutkan audit investigasi terhadap PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) hingga tuntas.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, investigasi itu dilakukan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan berbagai spekulasi. ”Begitu diinvestigasi, maka semuanya jadi jelas, terang benderang, mana yang baik, buruk, salah. Dan kalau memang ada potensi pelanggaran hukum, ya jangan raguragu dibawa ke ranah hukum, setelah diinvestigasi,” ujar Sudirman di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Hasil audit investigasi juga akan diumumkan ke masyarakat dalam waktu dekat. Pembekuan anak perusahaan Pertamina tersebut siang kemarin dilaporkan langsung oleh Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Soemarno kepada Presiden Jokowi. Kedua menteri tersebut menyampaikan tentang keputusan dan proses pembubaran Petral.

”Sejak awal memang Presiden memberi arahan bahwa Petral itu mesti diseriusi karena memang di masa lalu reputasinya itu sarat dengan praktik- praktik yang tidak transparan. Dan karena itu, sejak awal beliau sangat menaruh perhatian,” tegasnya.

Dia mengatakan, sejak tiga bulan lalu peran Petral diganti Integrated Supply Chain (ISC). Sejak saat itu terjadi pola perubahan kerja lantaran proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dilakukan langsung atau deal tender . Dengan begitu, Petral tidak lagi single buyer sebagai penentu harga pengadaan BBM.

Sudirman mengungkapkan bahwa selama ini Petral sering mendapatkan diskon USD1-1,5 per barel dari hasil impor BBM, tapi tidak dimanfaatkan secara korporasi dan hanya diberikan 20-30 sen. Maka itu, perlu investigasi secara mendalam untuk mengungkap fakta sebenarnya di tubuh Petral. ”Di masa lalu ada yang tidak dimanfaatkan secara korporasi. Ini yang menjadi subjek investigasi karena tidak heran jika dalam tiga bulan ISC mampu menghemat USD22 juta,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan bahwa manajemen Pertamina melaporkan penghematan dari pengadaan BBM melalui ISC telah mencapai USD98 juta. Laporan tersebut telah menunjukkan progres baik jika terus diurus secara profesional dan kredibel, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. ”Ini laporan saya kepada Presiden. Presiden jelas meminta putus mata rantai masa lalu, berdayakan unit yang sudah dibentuk,” ujar dia.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta investigasi Petral dilakukan transparan supaya transaksi pengadaan BBM dapat terlihat jelas, sehingga mafia migas di tubuh Petral dapat ditangkap. ”Ini yang menjadi konsen agar benar-benar dilakukan investigasi audit forensik sesuai rekomendasi tim reformasi,” kata dia.

Di samping itu, pihaknya meminta tidak ada entitas bisnis baru yang menggantikan Petral agar pengadaan BBM dapat dilakukan langsung dan proses tender dilakukan di dalam negeri. ”Kalau hanya dikembalikan ke posisi semula, sama saja sulit monitoring karena yang dibutuhkan adalah perbaikan tata kelola migas,” tandasnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan bahwa Pertamina berkomitmen menuntaskan financial audit dan legal due diligence terhadap Petral. Kedua hal itu merupakan fokus utama Pertamina dengan harapan tuntas sebelum 2016. ”Fokus utama kami saat ini menyelesaikan dua hal, financial audit dan legal due diligence ,” kata Wianda.

Setelah dilakukan audit secara menyeluruh, Pertamina baru akan menentukan arah ke depan seperti apa, apakah akan ada entitas bisnis baru atau tidak. Namun, saat ini pengadaan BBM langsung di bawah Pertamina melalui ISC ”Pengadaan BBM saat ini langsung di bawah Pertamina pusat, diawasi langsung oleh jajaran direksi Pertamina,” kata dia.

Dia mengatakan, pengadaan BBM secara langsung oleh Pertamina melalui ISC terbukti menciptakan efisiensi besar pada perusahaan sehingga kemungkinan tidak ada entitas bisnis baru pengganti Petral.

Terkait pengaruh pengadaan impor BBM akibat fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Pertamina menegaskan ketidakkhawatirannya karena telah menggandeng tiga perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melakukan fasilitas lindung nilai (hedging ).

Fasilitas hedging yang Pertamina dapatkan sebesar USD2,5 miliar, terdiri dari USD1 miliar dari Bank Mandiri, USD750 juta dari BNI, dan USD750 juta dari BRI. Transaksi lindung nilai dapat mendukung pasar valuta asing menjadi lebih sehat serta dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Rarasati syarief/ Nanang wijayanto